Editor Penulisan Ulang Sejarah soal Peristiwa Pemerkosaan Massal 1998: Ditulis, Tak Perlu Khawatir

Admin

1 minggu ago

1. Pendahuluan

Latar penulisan ulang—bagaimana gelombang “history wars” global melahirkan narasi baru terhadap peristiwa kelam
Pernyataan kontroversial wakil negara/budaya (misalnya Menbudpar Fadli Zon)
Fokus artikel: perdebatan soal pemerkosaan massal Mei 1998—apa yang terjadi, apa yang diklaim “ditulis ulang”, dan mengapa masyarakat “tak perlu khawatir”?

2. Gambaran Historis Mei 1998

Kronologi singkat kerusuhan 12–15 Mei 1998 di Jakarta, Medan, Surakarta dan Surabaya
Tuntutan mahasiswa dan jatuhnya rezim Suharto—latar politik dan ekonomi
Dampak terhadap minoritas Tionghoa: diskriminasi sistemik & target kekerasan

3. Data Kekerasan Seksual & Perkosaan Massal

Temuan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF): 85 tindakan kekerasan seksual, 52 di antaranya pemerkosaan kolektif
Laporan historical: 168 serangan seksual, 152 di Jakarta
Kesaksian langsung, misalnya Ita Fatia Nadia dan pendukung—rapat Presiden Habibie & permintaan maaf pada 15 Juli 1998
Dampak pada korban: trauma jangka panjang, semangat bungkam

4. Proses Memori Kolektif dan Institutionalisasi

Pendirian Komnas Perempuan (1998–2001) sebagai respon atas pemerkosaan massal
Kampanye “Merawat Ingatan” dan pengesahan UU No.12/2022—Upaya agar tragedi tidak terulang
Tantangan pelaporan korban dan dokumentasi tidak lengkap
Kasus-kasus lanjutan: bayi lahir hasil perkosaan massal, bahkan beberapa pindah ke luar negeri

5. Revisionisme dan Negationisme Sejarah

Definisi historical negationism—usaha menyembunyikan atau melemahkan fakta kelam
Fadli Zon dan rezim baru: kritik penyederhanaan narasi, menganggap pemerkosaan “rumor”
Kasus serupa di 1965, upaya mainstream untuk melembutkan sejarah — sebutkan Suharto dan pembakaran buku

6. Argumen “Tak Perlu Khawatir?”: Pro dan Kontra

Pro–revisi: versi resmi ingin membangun narasi nasional yang positif
Argumen skeptis: khawatir fakta disederhanakan, korban dilupakan, dan generasi baru tidak belajar
Pembela revisi: “menambah, bukan mengurangi” — versi Susanto Zuhdi
Kekhawatiran para survivor & aktivis tentang penghapusan kekerasan seksual dari buku sejarah

7. Dampak Nyata pada Korban & Masyarakat

Psikologis: trauma berkepanjangan, stigma sosial
Sosial: disentiment etnis, rasa takut kembali muncul—“terror negara”
Institusi hukum & HAM: penuntasan lemah, rekomendasi UU disetujui namun minim penuntutan sejauh ini

8. Peran Pendidikan & Media dalam Memori Sejarah

Kurikulum: memasukkan catatan kekerasan seksual & etnis dalam sejarah nasional
Media dan kesaksian survivor: jurnalisme saksi mata, dokumenter, novel
Budaya popular: film dan buku—contoh “Putri Cina”, “Di Balik Pintu Istana” sebagai medium pendidikan

9. Pelajaran, Rekomendasi & Penutup

Mengapa sejarah perlu utuh dan jujur—untuk keadilan dan mencegah pengulangan
Rekomendasi: audit buku pelajaran, pemantauan implementasi UU TPKS, pemberdayaan korban, advokasi NGO
Peran generasi muda: kritis terhadap narasi resmi, belajar dari memori gelap
Kesimpulan: “Tak perlu khawatir”? Jawabannya: masyarakat harus tetap waspada—sejarah tidak boleh ditulis ulang untuk melindungi kekuasaan

Kesimpulan Singkat

Artikel ini bukan hanya penjabaran panjang lintas topik tentang pemerkosaan massal Mei 1998, tetapi juga panduan kritis untuk memeriksa ulang narasi sejarah yang sedang dikreasi kembali. Meski ada klaim “ditulis ulang untuk kebaikan”, masyarakat—terutama korban, aktivis, dan generasi mendatang—mesti tetap mengawal agar kebenaran tidak hilang dalam narasi-ofisial.

1. Pendahuluan

Reformasi Indonesia sejak 1998 belum sepenuhnya meruntuhkan legitimasi kekuasaan yang dibangun melalui narasi seputar “Orde Baru” dan hegemoninya. Di tengah usaha membentuk karakter baru bangsa, muncul wacana rerevisi sejarah — yakni penulisan ulang narasi masa lalu termasuk peristiwa-peristiwa trauma seperti kerusuhan Mei 1998.
Editor sejarah kini memainkan peran strategis: apakah mereka akan menekankan aspek korban dan kegagalan negara, atau menghilangkan sisi gelap demi “identitas nasional merdeka”? Dengan munculnya pernyataan Fadli Zon bahwa “jika bukti cukup ia akan tanggapi, namun yang sekarang ‘rumor’ saja” sebagai alasan mereduksi peristiwa pemerkosaan massal, segenap publik mulai bertanya: adakah niat mendistorsi sejarah traumatis ini?

2. Kronologi & Latar Historis Mei 1998

2.1 Pemicu: Krisis & Trisakti

Indonesia dilanda krisis moneter global sejak 1997, memicu inflasi tajam dan kerusuhan sosial. Tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998, saat mahasiswa ditembak, menjadi detonator emosional rakyat—apalagi mayoritas golongan pekerja dan mahasiswa menuntut pengunduran Orde Baru.

2.2 Kerusuhan Etnis dan Kekerasan Seksual

Luego, pada 13–15 Mei, monopoli kekerasan meledak di Jakarta, Medan, Solo, Surabaya, target utamanya adalah warga etnis Tionghoa. Data Komnas HAM mencatat setidaknya 168 tindakan kekerasan seksual—152 di Jakarta saja—yang dalam banyak laporan merupakan pemerkosaan berkelompok . Laporan TGPF dan TRuK melaporkan modus: kelompok penyerang beranggotakan 8–16 orang, berseragam ‘pelajar’, lalu mengambil korban secara sistematis .

2.3 Pengakuan & Pengabaian Negara

Presiden Habibie menyampaikan permintaan maaf publik pada 15 Juli 1998, menetapkan TGPF pada 23 Juli. TGPF mencatat 52 perkosaan berat, 14 perkosaan disertai penyiksaan lebih lanjut, dan 10 bentuk kekerasan seksual lainnya . Namun, laporan lengkapnya tak dipublikasikan, dan pasca-2003 semua tindakan hukum mandek .

2.4 TGPF Temukan Bukti Keterlibatan Militer

TGPF menyimpulkan bahwa selain kriminal umum, ada “provokator” dari berbagai pihak — termasuk aparat militer yang tidak mencegah kerusuhan dan bahkan ikut memanfaatkan situasi . Komnas Perempuan menegaskan bahwa kekerasan seksual tersebut dilakukan secara massal dan menjadi teror sistemik—bukan kekerasan sporadis—“untuk menciptakan ketakutan massal” .

3. Data Kekerasan Seksual & Perkosaan Massal

Pemerkosaan massal yang terjadi selama kerusuhan Mei 1998 merupakan salah satu babak kelam dalam sejarah Indonesia yang hingga kini masih meninggalkan luka mendalam. Meski demikian, dokumentasi resmi mengenai skala dan detailnya seringkali sulit didapatkan akibat minimnya pelaporan dan trauma berat yang dialami korban.

3.1 Temuan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF)

Setelah kerusuhan, pemerintah membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta untuk menyelidiki kejadian Mei 1998. Dalam laporannya, TGPF mencatat 85 tindakan kekerasan seksual, dengan 52 di antaranya merupakan pemerkosaan kolektif. Pemerkosaan ini tidak hanya terjadi pada perempuan dewasa, tetapi juga termasuk anak-anak dan remaja perempuan dari etnis Tionghoa yang menjadi target utama. Kondisi kekacauan dan lemahnya pengamanan menyebabkan pelaku merasa leluasa melakukan tindakan keji ini tanpa takut akan hukuman.

3.2 Laporan Lain dan Kesaksian Korban

Menurut catatan lain, total ada sekitar 168 serangan seksual selama kerusuhan, dengan 152 kasus terjadi di Jakarta. Kesaksian dari para korban yang berhasil bertahan menunjukkan bahwa mereka diserang oleh kelompok bersenjata dan seringkali mengalami trauma fisik dan psikologis yang parah. Salah satu korban yang kemudian aktif berbicara tentang pengalamannya adalah Ita Fatia Nadia, yang juga menuntut pengakuan dan keadilan atas tragedi yang dialaminya.

Pada 15 Juli 1998, Presiden Habibie menyampaikan permintaan maaf resmi atas peristiwa kekerasan tersebut, namun hingga kini penuntasan hukum atas pelaku pemerkosaan massal masih minim. Banyak korban enggan melapor karena takut stigma sosial dan kurangnya perlindungan.

3.3 Dampak Jangka Panjang pada Korban

Trauma yang dialami korban pemerkosaan massal Mei 1998 berlangsung seumur hidup. Banyak dari mereka mengalami gangguan mental seperti PTSD (post-traumatic stress disorder), depresi, dan kesulitan menjalani kehidupan sosial. Ketakutan untuk mengungkapkan pengalaman mereka juga menghambat proses pemulihan dan mengurangi kemungkinan mereka mendapat keadilan.

4. Proses Memori Kolektif dan Institutionalisasi

Memori kolektif tentang peristiwa Mei 1998 tidak hanya disimpan oleh korban dan keluarganya, tapi juga mulai dibangun secara institusional sebagai bagian penting dari upaya rekonsiliasi dan reformasi bangsa.

4.1 Pembentukan Komnas Perempuan

Sebagai respons atas tingginya kasus kekerasan seksual dalam kerusuhan, pemerintah membentuk Komnas Perempuan pada akhir 1998. Komisi ini memiliki mandat untuk menyelidiki dan mendokumentasikan kekerasan terhadap perempuan serta mendorong kebijakan yang melindungi korban. Komnas Perempuan mencatat bahwa pemerkosaan massal dalam kerusuhan tersebut bukan sekadar tindakan kriminal biasa, tetapi merupakan bentuk teror sistemik yang ditujukan untuk menakut-nakuti dan melemahkan komunitas tertentu.

4.2 Kampanye “Merawat Ingatan”

Sejumlah organisasi masyarakat sipil dan lembaga HAM kemudian meluncurkan kampanye “Merawat Ingatan” yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat dan menjaga agar sejarah kelam ini tidak terlupakan. Kampanye ini meliputi penyebaran informasi, pembuatan dokumenter, dan peringatan tahunan yang melibatkan korban, aktivis, dan komunitas.

4.3 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU No.12/2022)

Seiring waktu, hasil perjuangan korban dan aktivis berbuah pada disahkannya UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) pada 2022. Undang-undang ini menandai langkah maju dalam memberikan perlindungan hukum terhadap kekerasan seksual dan membuka ruang bagi korban untuk menuntut keadilan secara lebih efektif. Namun, masih banyak tantangan dalam implementasinya, terutama terkait pelaporan dan pendampingan korban.

4.4 Kendala dalam Dokumentasi dan Pelaporan

Meskipun ada upaya institusional, masih terdapat banyak kesulitan dalam mengumpulkan data lengkap tentang korban dan peristiwa kekerasan. Trauma berat, stigma sosial, dan ketakutan terhadap pembalasan membuat banyak korban memilih diam. Selain itu, minimnya akses ke bantuan hukum dan psikologis semakin memperburuk situasi ini.

5. Revisionisme dan Negationisme Sejarah

5.1 Definisi Historical Negationism

Revisionisme sejarah adalah upaya meninjau kembali narasi sejarah berdasarkan temuan baru dan interpretasi berbeda yang valid. Namun, historical negationism (penyangkalan atau pemalsuan sejarah) berbeda jauh: ini adalah usaha sistematis untuk menyembunyikan, mengurangi, atau mengubah fakta sejarah yang tidak menguntungkan, sering kali demi kepentingan politik atau ideologis tertentu. Dalam konteks peristiwa pemerkosaan massal Mei 1998, negationism ini bisa muncul dalam bentuk pembungkaman korban dan pengabaian fakta kekerasan seksual secara sistematis.

5.2 Kontroversi Editorial dan Pernyataan Fadli Zon

Salah satu contoh nyata muncul dari pernyataan tokoh politik Fadli Zon, yang menyebut bahwa bukti pemerkosaan massal “masih berupa rumor” dan harus dilihat secara objektif. Pernyataan ini menimbulkan gelombang kritik karena dianggap meremehkan penderitaan korban dan membahayakan proses rekonsiliasi. Pernyataan semacam ini dinilai bagian dari upaya memperhalus narasi sejarah kelam untuk kepentingan politik dan membentuk identitas nasional yang lebih “bersih”.

5.3 Studi Kasus 1965: Sejarah yang Hampir Terhapus

Kasus serupa terjadi dalam revisi narasi sejarah terkait tragedi 1965. Pada masa Orde Baru, buku-buku sejarah secara sistematis menghapuskan fakta pembantaian massal dan pelanggaran HAM yang terjadi. Pelajaran sejarah ini menjadi contoh bagaimana kekuasaan dapat menulis ulang sejarah agar sesuai dengan kepentingan penguasa, tanpa memperhatikan keadilan dan kebenaran.

6. Argumen “Tak Perlu Khawatir?”: Pro dan Kontra

6.1 Argumen Pro Revisi

Pendukung revisi sejarah berpendapat bahwa penulisan ulang perlu dilakukan untuk memperbaiki narasi yang terlalu negatif dan penuh konflik. Mereka mengklaim bahwa terlalu fokus pada sisi gelap sejarah hanya akan membelah bangsa dan menghambat pembangunan identitas nasional yang positif. Dalam konteks Mei 1998, mereka menilai narasi pemerkosaan massal terlalu dibesar-besarkan sehingga menimbulkan ketakutan dan stigma yang berlebihan.

6.2 Argumen Skeptis dan Kekhawatiran Korban

Sementara itu, para korban dan aktivis menolak pandangan ini. Mereka khawatir bahwa revisi akan menghapus fakta penting dan menyudutkan korban. Revisi yang mengurangi keparahan atau bahkan menyangkal kejadian pemerkosaan massal berpotensi membuat luka lama kembali terbuka dan menghilangkan peluang keadilan. Sebaliknya, mereka menuntut agar sejarah ditulis dengan utuh dan jujur agar pelaku dapat diadili dan korban dihargai.

6.3 Versi Susanto Zuhdi: Menambah, Bukan Mengurangi

Pengamat sejarah Susanto Zuhdi menyampaikan perspektif tengah bahwa revisi seharusnya bukan bertujuan menghilangkan fakta, melainkan menambah sudut pandang untuk memperkaya pemahaman sejarah. Dalam konteks pemerkosaan Mei 1998, penambahan konteks politik dan sosial penting untuk menghindari narasi tunggal yang bisa dimanipulasi.

7. Dampak Nyata pada Korban & Masyarakat

7.1 Dampak Psikologis

Korban pemerkosaan massal 1998 menghadapi trauma berat yang tidak mudah disembuhkan. Gangguan seperti PTSD (post-traumatic stress disorder), depresi, dan kecemasan kronis menjadi beban psikologis yang menempel sepanjang hidup mereka. Banyak korban enggan membicarakan pengalaman mereka karena takut distigmatisasi dan dikucilkan oleh masyarakat.

7.2 Dampak Sosial

Kekerasan etnis dan seksual dalam kerusuhan Mei 1998 memperdalam jurang sosial antara komunitas Tionghoa dan kelompok mayoritas. Rasa takut dan ketidakpercayaan terhadap aparat keamanan membuat masyarakat minoritas semakin rentan dan terisolasi. Selain itu, stigma sosial terhadap korban membuat mereka sering mengalami diskriminasi berkelanjutan, yang memperburuk integrasi sosial.

7.3 Institusi Hukum dan HAM

Meskipun ada pembentukan TGPF dan beberapa rekomendasi hukum, proses penuntutan terhadap pelaku masih sangat lemah. Banyak pelaku kekerasan dan pemerkosaan massal tidak dihukum, sehingga menciptakan rasa impunitas. Hal ini menimbulkan kritik dari aktivis HAM dan korban yang menuntut agar penegakan hukum ditegakkan secara serius dan transparan.

8. Peran Pendidikan & Media dalam Memori Sejarah

8.1 Pendidikan Sejarah

Kurikulum sekolah di Indonesia kini mulai memasukkan peristiwa Mei 1998 sebagai bagian dari pelajaran sejarah nasional, namun dengan porsi dan narasi yang masih terbatas. Penting agar pendidikan sejarah tidak hanya menyoroti perubahan politik, tapi juga trauma sosial seperti kekerasan seksual agar generasi muda memahami kompleksitas peristiwa tersebut.

8.2 Media dan Kesaksian Survivor

Peran media, baik cetak maupun elektronik, sangat penting dalam mengangkat suara korban dan mendokumentasikan sejarah secara akurat. Jurnalisme saksi mata, dokumenter, dan buku biografi membantu publik mendapatkan gambaran nyata tentang penderitaan yang dialami korban.

8.3 Budaya Popular

Film dan karya sastra yang mengangkat kisah kerusuhan 1998 mulai bermunculan, seperti film Putri Cina dan novel Di Balik Pintu Istana. Karya-karya ini membuka ruang dialog dan refleksi publik terhadap peristiwa tersebut, sekaligus menjadi medium pendidikan alternatif yang mudah diterima masyarakat luas.

9. Menuju Rekonsiliasi dan Keadilan Sejarah

9.1 Perlunya Pengakuan Negara secara Penuh

Rekonsiliasi sejati hanya bisa terjadi apabila negara secara resmi mengakui seluruh fakta kelam, termasuk peristiwa pemerkosaan massal Mei 1998, dan menunjukkan komitmen untuk menuntaskan kasus tersebut. Pengakuan ini penting untuk mengembalikan martabat korban dan membangun kepercayaan publik terhadap institusi negara.

9.2 Pengadilan dan Penegakan Hukum

Salah satu tuntutan utama adalah diadakannya pengadilan yang transparan dan adil bagi pelaku kekerasan seksual. Tanpa proses hukum yang jelas, luka sejarah akan terus membekas dan membuka ruang bagi distorsi narasi sejarah. Pengadilan juga menjadi simbol keadilan dan pelajaran bagi generasi mendatang agar tragedi serupa tidak terulang.

9.3 Pendidikan dan Penguatan HAM

Reformasi pendidikan sejarah dan penguatan nilai-nilai Hak Asasi Manusia di berbagai sektor menjadi kunci pencegahan kekerasan dan diskriminasi di masa depan. Pendidikan yang jujur dan menyeluruh akan memperkuat kesadaran kolektif dan menjadikan bangsa Indonesia lebih tangguh menghadapi tantangan sosial-politik.

Penutup

Penulisan ulang sejarah mengenai peristiwa pemerkosaan massal 1998 bukan sekadar urusan akademis atau politis, tetapi berkaitan langsung dengan hak korban atas keadilan, pengakuan, dan pemulihan. Menyikapi narasi yang ada dengan sikap kritis dan empati adalah kewajiban bersama agar bangsa ini tidak mengulang kesalahan masa lalu yang sama.

Ketidakberanian mengakui fakta atau upaya menyembunyikan sejarah hanya akan menimbulkan luka baru dan memperpanjang ketidakadilan. Sebaliknya, keberanian membuka tabir sejarah dengan jujur dan adil menjadi fondasi penting bagi Indonesia yang lebih inklusif, beradab, dan bermartabat.

Rangkuman

Peristiwa pemerkosaan massal Mei 1998 merupakan luka mendalam dalam sejarah Indonesia yang membutuhkan pengakuan, penyelesaian hukum, dan rekonsiliasi sejati. Data resmi dari TGPF dan Komnas Perempuan menegaskan bahwa kekerasan seksual tersebut terjadi secara sistemik dan terorganisir, namun hingga kini banyak pelaku tidak ditindaklanjuti secara hukum.

Kontroversi mengenai penulisan ulang sejarah dan upaya negationisme sejarah menjadi tantangan besar dalam menjaga kebenaran dan keadilan bagi korban. Pendidikan dan media memiliki peran penting dalam membangun memori kolektif yang jujur dan inklusif.

Untuk masa depan yang lebih adil, pengakuan negara, penegakan hukum, dan reformasi pendidikan sangat diperlukan agar tragedi ini tidak terlupakan dan tidak terulang kembali.

Daftar Pustaka (Contoh)

Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF). Laporan Akhir Tim Gabungan Pencari Fakta Mei 1998. Jakarta: Pemerintah Indonesia, 1998.
Komnas Perempuan. Laporan Kekerasan Seksual Mei 1998. Jakarta: Komnas Perempuan, 1999.
Amnesty International. Indonesia: After the Tragedy, Seeking Justice. London: Amnesty International, 2000.
Budiman, Arief. Mengungkap Kerusuhan Mei 1998: Perspektif Sejarah dan HAM. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
Susanto Zuhdi. Sejarah dan Kontroversi Kerusuhan 1998. Jakarta: LP3ES, 2015.
Fadli Zon, pernyataan publik terkait kerusuhan 1998, 2022.
Undang-Undang No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Versi Ringkas untuk Media Sosial (Twitter/Instagram)

Pemerkosaan Massal Mei 1998: Fakta, Trauma, dan Pentingnya Pengakuan
Kerusuhan Mei 1998 meninggalkan luka mendalam: ratusan korban pemerkosaan massal yang hingga kini perjuangkan keadilan. Negationisme sejarah mengancam memupus kebenaran. Kita harus jaga memori kolektif dan dorong pengakuan negara serta penegakan hukum. #Mei1998 #Keadilan #JanganLupa

Press Release Singkat

Judul:
Penulisan Ulang Sejarah Pemerkosaan Massal Mei 1998: Kebenaran yang Tak Boleh Terhapus

Isi:
Jakarta, 2025 – Peristiwa pemerkosaan massal Mei 1998 adalah tragedi besar yang masih meninggalkan luka mendalam bagi korban dan bangsa Indonesia. Laporan resmi dari Tim Gabungan Pencari Fakta dan Komnas Perempuan mengungkap kekerasan seksual sistemik selama kerusuhan tersebut.

Namun, upaya penyangkalan dan revisi sejarah yang meremehkan fakta ini berpotensi menghilangkan keadilan bagi korban. Penting bagi semua pihak, termasuk pemerintah dan media, untuk memastikan sejarah ditulis secara jujur, mengakui penderitaan korban, dan mendorong penegakan hukum yang transparan.

Dengan pendidikan yang inklusif dan dukungan masyarakat, kita dapat membangun bangsa yang lebih adil dan menghargai hak asasi manusia.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi:
[Nama Kontak]
[No. Telepon]
[Email]