Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi untuk Tahun Pajak 2023 menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Menurut data yang dirilis oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), hingga batas waktu pelaporan pada 31 Maret 2024, tercatat sebanyak 12.987.904 SPT yang diterima, mengalami kenaikan sebesar 7,32% atau 885.836 SPT dibandingkan dengan tahun 2022 yang hanya mencapai 12.102.068 SPT .
1. Peningkatan Jumlah Pelaporan SPT
Jumlah pelaporan SPT yang meningkat ini mencerminkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan apresiasinya terhadap masyarakat yang telah melaporkan SPT tepat waktu, yang menunjukkan kontribusi positif terhadap pembangunan nasional melalui penerimaan pajak .
2. Metode Pelaporan SPT
Sebagian besar pelaporan SPT dilakukan secara daring melalui e-Filing, e-Form, dan e-SPT. Metode ini memudahkan WP dalam memenuhi kewajiban perpajakan tanpa harus mengunjungi kantor pajak secara langsung. Data menunjukkan bahwa 8.409.804 SPT dilaporkan melalui e-Filing, sedangkan 885.914 SPT melalui e-Form, dan 10 SPT menggunakan e-SPT .
3. Target dan Realisasi Pelaporan SPT
Meskipun terjadi peningkatan jumlah pelaporan, DJP menargetkan jumlah pelaporan SPT Tahunan untuk Tahun Pajak 2023 sebanyak 19.273.374. Dengan demikian, terdapat sekitar 6,57 juta WP yang belum melaporkan SPT mereka .
4. Sanksi atas Keterlambatan Pelaporan
Bagi WP yang tidak melaporkan SPT tepat waktu, akan dikenakan sanksi administratif berupa denda. Untuk WP Orang Pribadi, denda keterlambatan pelaporan adalah Rp100.000, sedangkan untuk WP Badan adalah Rp1.000.000 .
5. Upaya Peningkatan Kepatuhan Pajak
DJP terus berupaya meningkatkan kepatuhan WP melalui berbagai program edukasi dan sosialisasi. Salah satunya dengan membuka layanan pelaporan SPT di luar jam kerja dan melibatkan relawan pajak untuk membantu masyarakat dalam proses pelaporan .
6. Kesimpulan
Peningkatan jumlah pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2023 sebesar 7,32% menunjukkan adanya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan. Namun, masih terdapat sekitar 6,57 juta WP yang belum melaporkan SPT mereka, sehingga DJP perlu terus melakukan upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaporan SPT.
Dengan meningkatnya kepatuhan pajak, diharapkan penerimaan negara dari sektor pajak dapat optimal, yang pada gilirannya akan mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.
Laporan SPT Tahunan Capai Naik 3,26 Persen Dibanding Tahun Lalu
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Republik Indonesia mencatatkan capaian signifikan dalam pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) untuk Tahun Pajak 2024. Hingga batas waktu pelaporan pada 11 April 2025 pukul 23.59 WIB, total SPT yang telah disampaikan mencapai 13.008.448, mengalami kenaikan sebesar 3,26% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.
1. Rincian Jumlah Pelaporan
Dari total 13 juta SPT yang diterima, sebanyak 12,63 juta merupakan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP), sementara 380.530 lainnya berasal dari Wajib Pajak Badan.
2. Metode Pelaporan
Sebagian besar pelaporan SPT dilakukan melalui saluran elektronik, dengan rincian sebagai berikut:
- e-Filing: 10,98 juta SPT
- e-Form: 1,49 juta SPT
- e-SPT: 630 SPT
- Manual: 537.920 SPT
3. Kebijakan Penghapusan Sanksi Administratif
Mengingat batas akhir pelaporan SPT Tahunan bagi WP OP jatuh pada tanggal 31 Maret 2025, yang bertepatan dengan libur nasional dan cuti bersama dalam rangka Hari Suci Nyepi dan Idul Fitri, DJP melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 79/PJ/2025 memutuskan untuk menghapus sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran PPh Pasal 29 dan pelaporan SPT yang dilakukan hingga 11 April 2025.
4. Target Kepatuhan SPT Tahunan 2025
DJP menargetkan jumlah pelaporan SPT Tahunan untuk Tahun Pajak 2025 sebanyak 16,21 juta SPT, yang mencakup sekitar 81,92% dari total Wajib Pajak yang terdaftar.
5. Imbauan kepada Wajib Pajak
DJP mengimbau kepada Wajib Pajak yang belum melaporkan SPT Tahunan untuk segera melakukan pelaporan guna memenuhi kewajiban perpajakan dan mendukung pembangunan nasional melalui penerimaan pajak yang optimal.
Peningkatan jumlah pelaporan SPT Tahunan ini mencerminkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan, yang diharapkan dapat terus meningkat di masa mendatang.
6. Faktor-faktor Penyebab Kenaikan Pelaporan SPT Tahunan
Kenaikan pelaporan SPT Tahunan yang mencapai 3,26 persen ini bukan terjadi begitu saja, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berhubungan. Beberapa faktor utama meliputi:
a. Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak
Seiring dengan semakin gencarnya sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya pelaporan pajak, masyarakat semakin memahami manfaat dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Program-program penyuluhan yang dilakukan oleh DJP, termasuk melalui media sosial, seminar online, dan keterlibatan influencer, turut meningkatkan kesadaran ini.
b. Kemudahan Sistem Pelaporan Digital
Transformasi digital dalam layanan perpajakan Indonesia telah membawa dampak besar. Sistem e-Filing dan aplikasi perpajakan lainnya membuat proses pelaporan menjadi lebih cepat, mudah, dan bisa diakses kapan saja tanpa harus mengantre di kantor pajak. Hal ini tentu mendorong lebih banyak Wajib Pajak untuk melaporkan SPT tepat waktu.
c. Penghapusan Sanksi Administratif Sementara
Keputusan DJP menghapus sementara sanksi administratif bagi pelapor SPT yang terlambat, khususnya karena bertepatan dengan hari libur nasional dan cuti bersama, memberikan kelonggaran yang positif bagi WP. Ini memungkinkan mereka yang belum sempat melapor bisa segera menyelesaikannya tanpa beban denda.
d. Peran Konsultan Pajak dan Relawan Pajak
Bantuan dari konsultan pajak profesional maupun relawan pajak di berbagai daerah juga turut mempercepat proses pelaporan. Relawan pajak, yang biasanya adalah mahasiswa atau pegawai yang dilatih khusus, membantu Wajib Pajak terutama di daerah-daerah yang akses layanan perpajakannya terbatas.
7. Tantangan dalam Pelaporan SPT Tahunan
Walaupun terjadi kenaikan, masih ada sejumlah tantangan yang harus dihadapi dalam mencapai target pelaporan SPT secara penuh:
a. Keterbatasan Literasi Pajak
Masih terdapat sebagian masyarakat yang kurang paham mengenai aturan perpajakan, jenis pajak yang harus dilaporkan, serta tata cara pelaporan. Hal ini menjadi tantangan utama untuk meningkatkan kepatuhan secara menyeluruh.
b. Infrastruktur Digital yang Tidak Merata
Di beberapa wilayah terpencil, akses internet yang tidak stabil dan minimnya fasilitas komputer menjadi hambatan utama bagi WP untuk melakukan pelaporan secara online.
c. Perubahan Peraturan Pajak
Sering kali peraturan perpajakan mengalami pembaruan, dan bagi WP yang kurang aktif mengikuti perkembangan ini bisa mengalami kebingungan atau ketidaktahuan sehingga menunda pelaporan.
d. Kepatuhan WP yang Masih Kurang
Terdapat WP yang dengan sengaja mengabaikan kewajiban perpajakan, baik karena alasan ketidaktahuan maupun untuk menghindari pembayaran pajak. Oleh sebab itu, peran pengawasan dan penegakan hukum tetap diperlukan.
8. Strategi Pemerintah untuk Meningkatkan Kepatuhan Pajak
Untuk menghadapi tantangan tersebut, pemerintah melalui DJP telah menerapkan sejumlah strategi sebagai berikut:
a. Edukasi dan Literasi Pajak yang Terus-Menerus
Melakukan kampanye literasi pajak secara masif, tidak hanya kepada Wajib Pajak besar, namun juga kepada pelaku usaha kecil dan masyarakat umum. Pembuatan konten edukasi yang mudah dipahami dalam bentuk video, infografis, hingga pelatihan offline menjadi andalan.
b. Peningkatan Infrastruktur dan Teknologi
Investasi dalam pengembangan sistem perpajakan berbasis digital terus dilakukan, termasuk perluasan jaringan internet di daerah-daerah terpencil, sehingga pelayanan perpajakan semakin mudah diakses.
c. Penguatan Layanan dan Bantuan
Pemerintah memperkuat layanan bantuan pajak, seperti call center, chatbot, dan loket pelayanan di kantor pajak serta keterlibatan relawan pajak yang siap membantu Wajib Pajak dalam pelaporan.
d. Penegakan Hukum yang Tegas
Peningkatan pengawasan dan penindakan terhadap WP yang tidak patuh dengan menerapkan sanksi administratif maupun pidana secara adil dan transparan.
9. Manfaat Kenaikan Pelaporan SPT bagi Pembangunan Nasional
Kepatuhan pelaporan SPT Tahunan yang semakin meningkat berdampak positif bagi negara. Beberapa manfaat utama antara lain:
- Optimalisasi Pendapatan Negara: Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
- Transparansi dan Akuntabilitas Fiskal: Data pelaporan pajak yang lengkap membantu pemerintah melakukan perencanaan anggaran yang lebih akurat dan transparan.
- Pemerataan Pembangunan: Dengan penerimaan pajak yang lebih besar, pemerintah dapat menjalankan program pengentasan kemiskinan dan pemerataan ekonomi di berbagai daerah.
- Stabilitas Ekonomi: Pajak yang terkumpul secara baik dapat meningkatkan stabilitas fiskal dan memperkuat posisi Indonesia di mata investor internasional.
10. Kesimpulan
Laporan SPT Tahunan yang mencapai kenaikan 3,26 persen dibanding tahun lalu menunjukkan perkembangan positif dalam sistem perpajakan Indonesia. Keberhasilan ini merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan dalam membangun kesadaran pajak yang kuat.
Meski demikian, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk mencapai target pelaporan yang ideal. Berbagai tantangan perlu diatasi dengan strategi yang tepat agar seluruh Wajib Pajak dapat memenuhi kewajibannya secara tepat waktu dan benar.
Peningkatan kepatuhan ini diharapkan akan berkontribusi besar bagi kemajuan bangsa, memperkuat keuangan negara, dan mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera dan berkeadilan.
11. Analisis Tren Pelaporan SPT Tahunan dalam Lima Tahun Terakhir
Melihat kenaikan sebesar 3,26 persen tahun ini tentu lebih bermakna jika kita analisis dalam konteks jangka panjang. Berikut tren pelaporan SPT Tahunan dalam lima tahun terakhir:
| Tahun Pajak | Jumlah Pelaporan SPT (Juta) | Persentase Kenaikan (%) |
|---|---|---|
| 2020 | 11,2 | – |
| 2021 | 11,8 | +5,36 |
| 2022 | 12,1 | +2,54 |
| 2023 | 12,6 | +4,13 |
| 2024 | 13,0 | +3,26 |
Tren ini menunjukkan pertumbuhan yang konsisten dan cenderung stabil dari tahun ke tahun. Kenaikan yang relatif kecil pada tahun 2022 dan 2024 mungkin disebabkan oleh beberapa faktor seperti pandemi yang masih berpengaruh dan perubahan regulasi pajak.
12. Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Pelaporan SPT
Pandemi COVID-19 yang melanda dunia sejak awal 2020 telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk sektor perpajakan. Beberapa dampak yang terlihat antara lain:
- Penundaan batas pelaporan SPT Tahunan pada tahun-tahun awal pandemi untuk meringankan beban Wajib Pajak.
- Perubahan jenis penghasilan dan aktivitas ekonomi, yang memengaruhi laporan pajak.
- Peningkatan penggunaan platform digital karena pembatasan sosial fisik, yang justru mempercepat transformasi digital di DJP.
Meskipun pandemi memberikan tantangan, pelaporan SPT tahunan tetap mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, menunjukkan adaptasi masyarakat dan DJP yang baik dalam menghadapi situasi sulit.
13. Perbandingan Kepatuhan Pelaporan SPT Antar Segmen Wajib Pajak
Tidak semua Wajib Pajak memiliki tingkat kepatuhan yang sama. Berikut gambaran singkat perbandingan kepatuhan antar segmen:
| Segmen WP | Jumlah WP Terdaftar (Juta) | Jumlah Lapor SPT (Juta) | Persentase Kepatuhan (%) |
|---|---|---|---|
| WP Orang Pribadi | 16,5 | 12,6 | 76,36 |
| WP Badan | 1,5 | 0,38 | 25,33 |
Terlihat WP Orang Pribadi memiliki tingkat kepatuhan yang jauh lebih tinggi dibandingkan WP Badan. Hal ini menjadi perhatian DJP untuk lebih meningkatkan kepatuhan WP Badan melalui pendekatan khusus, misalnya dengan pengawasan lebih ketat dan pembinaan intensif.
14. Peran Teknologi dalam Mempermudah Pelaporan SPT
Teknologi menjadi kunci utama dalam peningkatan jumlah pelaporan SPT. Beberapa inovasi teknologi yang diterapkan DJP antara lain:
- Aplikasi DJP Online: Memungkinkan WP mengakses berbagai layanan perpajakan, mulai dari registrasi, pelaporan, hingga pembayaran pajak melalui satu platform.
- Integrasi Data: DJP mengintegrasikan data dari berbagai instansi dan sumber eksternal seperti bank, perusahaan, dan lembaga keuangan untuk mendeteksi ketidaksesuaian data pelaporan.
- Sistem Otomatisasi (AI & Big Data): Penggunaan kecerdasan buatan untuk analisis data WP dan pendeteksian potensi penghindaran pajak.
- Chatbot dan Layanan Online 24/7: Memberikan bantuan instan kepada WP dalam mengatasi masalah teknis dan menjawab pertanyaan umum.
15. Studi Kasus: Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Penghasilan dari Berbagai Sumber
Untuk lebih memperjelas, berikut contoh studi kasus WP Orang Pribadi dengan penghasilan dari berbagai sumber:
Profil WP:
- Nama: Budi Santoso
- Pekerjaan: Karyawan swasta, freelancer desain grafis, dan pemilik usaha kecil online
- Penghasilan tahunan: Rp150 juta dari gaji, Rp50 juta dari freelance, dan Rp75 juta dari usaha kecil.
Langkah Pelaporan SPT:
- Pengumpulan Dokumen: Budi mengumpulkan bukti potong PPh 21 dari perusahaan, invoice freelance, serta laporan keuangan usaha kecil.
- Mengakses DJP Online: Login dan memilih layanan e-Filing.
- Pengisian Form SPT: Mengisi formulir dengan detail penghasilan, pengeluaran usaha, dan pengurangan pajak.
- Pengajuan SPT: Mengirimkan laporan dan menerima bukti penerimaan elektronik.
- Pembayaran Pajak: Jika ada kekurangan bayar, Budi melakukan pembayaran melalui fasilitas e-Billing.
Manfaat:
- Pelaporan terstruktur dan lengkap
- Memenuhi kewajiban perpajakan tanpa kesulitan
- Mendukung transparansi dan keadilan pajak
16. Panduan Praktis Pelaporan SPT Tahunan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi
Pelaporan SPT Tahunan bisa menjadi proses yang menakutkan bagi sebagian orang, apalagi jika belum terbiasa. Berikut panduan langkah demi langkah agar pelaporan Anda lancar:
Langkah 1: Persiapkan Dokumen Pendukung
Sebelum mulai mengisi SPT, kumpulkan dokumen penting seperti:
- Bukti potong PPh 21 dari perusahaan tempat bekerja
- Bukti penerimaan penghasilan lain (freelance, usaha sampingan)
- Bukti pembayaran zakat atau sumbangan yang dapat mengurangi pajak
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- Kode EFIN (Electronic Filing Identification Number)
Langkah 2: Aktivasi dan Login di DJP Online
Jika belum memiliki akun, registrasi di situs DJP Online. Aktivasi dengan memasukkan kode EFIN yang didapatkan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
Langkah 3: Pilih Jenis Formulir SPT
Biasanya untuk orang pribadi yang berpenghasilan di bawah batas tertentu dapat menggunakan Formulir 1770SS atau 1770S. Jika penghasilan kompleks, gunakan Formulir 1770.
Langkah 4: Isi Data Penghasilan dan Potongan Pajak
Masukkan data penghasilan sesuai dokumen, termasuk penghasilan dari pekerjaan, usaha, dan sumber lain. Jangan lupa isi juga potongan pajak yang diperbolehkan.
Langkah 5: Cek dan Verifikasi Data
Pastikan data sudah lengkap dan benar sebelum mengirim SPT. Kesalahan pengisian bisa menyebabkan masalah di kemudian hari.
Langkah 6: Kirim dan Simpan Bukti Pelaporan
Setelah yakin data sudah benar, klik “Kirim”. Simpan bukti penerimaan elektronik sebagai tanda bukti telah melapor.
17. Tips Agar Proses Pelaporan SPT Tidak Ribet
Berikut beberapa tips supaya proses pelaporan SPT Anda lebih mudah:
- Mulai lebih awal: Jangan tunggu hari terakhir, supaya jika ada kendala bisa segera diselesaikan.
- Gunakan e-Filing: Metode pelaporan online yang paling mudah dan cepat.
- Rajin cek email dan notifikasi: Kadang DJP mengirim informasi penting terkait pelaporan.
- Manfaatkan bantuan: Jika bingung, jangan ragu untuk bertanya ke KPP atau menggunakan layanan relawan pajak.
- Periksa data dengan teliti: Pastikan semua data yang dimasukkan sesuai dokumen asli.
- Simpan dokumen dengan rapi: Agar mudah saat dibutuhkan untuk referensi atau audit.
18. Apa yang Harus Dilakukan Jika Terlambat Melapor?
Jika Anda terlambat melapor SPT, jangan panik. Berikut langkah yang bisa diambil:
- Segera laporkan SPT meskipun sudah lewat batas waktu.
- Periksa apakah ada sanksi yang dikenakan. Untuk Tahun Pajak 2024, DJP memberikan kebijakan penghapusan sanksi administratif sampai 11 April 2025.
- Jika ada denda, bayar segera untuk menghindari denda tambahan.
- Jika kesulitan, hubungi petugas pajak atau layanan pengaduan untuk mendapatkan bantuan.
19. Penutup
Melaporkan SPT Tahunan adalah kewajiban yang penting bagi seluruh Wajib Pajak. Kenaikan pelaporan sebesar 3,26 persen tahun ini menunjukkan bahwa masyarakat mulai lebih sadar dan patuh. Dengan mengikuti panduan dan tips yang tepat, proses pelaporan bisa menjadi lebih mudah dan bebas stres.
Selalu ingat, pajak yang Anda bayar adalah kontribusi nyata bagi pembangunan dan kemajuan bangsa. Jadi, jangan tunda pelaporan SPT Anda dan pastikan semua data sudah lengkap dan benar.
20. Checklist Praktis Pelaporan SPT Tahunan
Gunakan checklist ini sebagai panduan supaya proses pelaporan SPT Tahunan kamu lebih terstruktur dan tidak ada yang terlewat.
Sebelum Melapor
- Kumpulkan semua bukti potong dan dokumen pendukung (PPh 21, penghasilan lain, zakat, dll)
- Pastikan NPWP dan EFIN sudah aktif dan bisa digunakan untuk login
- Siapkan laptop/PC dan koneksi internet yang stabil
- Siapkan rekening bank dan metode pembayaran pajak (jika ada kekurangan bayar)
Saat Melapor di e-Filing
- Login ke situs DJP Online di https://djponline.pajak.go.id/
- Pilih jenis SPT sesuai penghasilan (Form 1770, 1770S, atau 1770SS)
- Masukkan data penghasilan dan potongan pajak dengan benar
- Periksa kembali seluruh data yang diisi
- Kirim SPT dan tunggu nomor tanda terima elektronik (NTE)
- Simpan bukti pelaporan (PDF atau screenshot)
Setelah Melapor
- Periksa email atau notifikasi dari DJP untuk konfirmasi penerimaan SPT
- Jika ada kekurangan bayar, segera lakukan pembayaran sesuai tagihan
- Simpan semua dokumen dan bukti pembayaran pajak untuk arsip
- Catat tanggal pelaporan untuk pengingat tahun berikutnya
21. Kesimpulan Akhir
Peningkatan pelaporan SPT Tahunan sebesar 3,26 persen tahun ini adalah berita baik yang menunjukkan kemajuan dalam kepatuhan perpajakan Indonesia. Hal ini merupakan cerminan dari upaya bersama antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun sistem perpajakan yang lebih baik dan transparan.
Dengan memahami proses pelaporan dan memanfaatkan kemudahan teknologi, setiap Wajib Pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakan dengan lebih efektif dan efisien.
baca juga : Polisi Tangkap Seorang Lagi Pelaku Penyerangan Jaksa