Modus Korupsi Chromebook Senilai Rp9,9 Triliun di

Pendahuluan

Dalam beberapa tahun terakhir, pengadaan perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk mendukung digitalisasi pendidikan di Indonesia telah menjadi sorotan publik. Salah satu proyek besar yang mendapat perhatian adalah pengadaan Chromebook oleh Kemendikbudristek. Meskipun tujuan awalnya adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui teknologi, sejumlah laporan menunjukkan adanya dugaan penyimpangan dalam pelaksanaannya.Anti Korupsi

Latar Belakang

Pada tahun anggaran 2021, Kemendikbudristek mengalokasikan anggaran sebesar Rp3,7 triliun untuk pengadaan perangkat TIK, termasuk Chromebook, sebagai bagian dari program digitalisasi pendidikan. Namun, sejumlah lembaga antikorupsi, seperti Indonesia Corruption Watch (ICW), mengidentifikasi potensi masalah dalam pengadaan ini, termasuk spesifikasi perangkat yang tidak tepat dan harga yang tidak transparan .Anti Korupsi+1Anti Korupsi+1

Kronologi Dugaan Korupsi

Dugaan korupsi dalam pengadaan Chromebook mulai mencuat pada tahun 2023, ketika Dewan Pimpinan Pusat Komite Aksi Masyarakat dan Pemuda untuk Demokrasi (KAMPUD) melaporkan kasus ini ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung. Laporan tersebut terkait dengan pengadaan 2.100 unit Chromebook senilai Rp17,4 miliar di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah. Modus operandi yang terungkap mencakup pengkondisian perusahaan penyedia, penentuan spesifikasi teknis tanpa dasar yang jelas, serta indikasi mark-up harga dan pengurangan volume kegiatan .

Selain itu, di Kabupaten Aceh Barat Daya, ditemukan indikasi korupsi dalam pengadaan Chromebook senilai Rp9 miliar menggunakan sistem e-Catalog pada tahun 2022. Beberapa pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat telah diperiksa terkait kasus ini .

Modus Operandi

Modus operandi dalam dugaan korupsi pengadaan Chromebook melibatkan beberapa tahapan, antara lain:

Pengkondisian Penyedia: Perusahaan penyedia dipilih secara tidak transparan, dengan spesifikasi teknis yang menguntungkan pihak tertentu.
Penentuan Harga dan Spesifikasi: Harga dan spesifikasi perangkat ditentukan tanpa dasar yang jelas, memungkinkan terjadinya mark-up harga.
Pengurangan Volume Kegiatan: Jumlah perangkat yang diterima sekolah lebih sedikit dari yang seharusnya, namun pembayaran dilakukan sesuai dengan jumlah yang disepakati.
Spesifikasi Tidak Sesuai: Perangkat yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi yang dijanjikan, seperti perbedaan garansi dan fitur lainnya.

Dampak Dugaan Korupsi

Dugaan korupsi dalam pengadaan Chromebook memiliki dampak yang signifikan, antara lain:

Kerugian Keuangan Negara: Mark-up harga dan pengurangan volume kegiatan menyebabkan pemborosan anggaran negara.
Kualitas Pendidikan Menurun: Perangkat yang tidak sesuai spesifikasi menghambat proses belajar mengajar berbasis teknologi.
Kehilangan Kepercayaan Publik: Kasus ini merusak citra pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan.

Respons Publik dan Lembaga Antikorupsi

Publik dan lembaga antikorupsi memberikan perhatian serius terhadap kasus ini. ICW dan KOPEL Indonesia menilai bahwa pengadaan perangkat TIK harus didasarkan pada kebutuhan riil di lapangan, bukan sekadar proyek pengadaan yang rentan terhadap korupsi . Mereka juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pengadaan.

Upaya Penegakan Hukum

Kejaksaan Tinggi Lampung telah menindaklanjuti laporan dari KAMPUD terkait dugaan korupsi di Kabupaten Lampung Tengah. Tim Pidana Khusus Kejati Lampung sedang mempelajari laporan tersebut dan melakukan penyelidikan lebih lanjut . Di sisi lain, Polda Aceh juga telah memeriksa beberapa pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat Daya terkait kasus serupa .

Kesimpulan

Dugaan korupsi dalam pengadaan Chromebook oleh Kemendikbudristek menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah. Untuk mencegah terulangnya kasus serupa, diperlukan langkah-langkah strategis, antara lain:

Peningkatan Transparansi: Setiap tahapan pengadaan harus dapat diakses dan dipantau oleh publik.
Audit Independen: Melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam setiap proyek pengadaan besar.
Pendidikan dan Pelatihan: Memberikan pelatihan kepada pejabat pengadaan tentang etika dan prosedur yang benar.
Sanksi Tegas: Memberikan sanksi yang tegas kepada pihak-pihak yang terbukti melakukan penyimpangan.

Analisis Teknis: Kenapa Chromebook?

Sebelum membedah lebih dalam persoalan dugaan korupsi, penting untuk memahami mengapa Chromebook dipilih sebagai perangkat andalan dalam program digitalisasi pendidikan. Chromebook adalah laptop berbasis sistem operasi ChromeOS dari Google yang dikenal ringan, cepat booting, dan berbasis cloud. Fitur-fiturnya cocok untuk pembelajaran daring karena:

Manajemen mudah lewat Google Admin Console
Integrasi dengan Google Classroom
Harga relatif lebih murah dibanding laptop berbasis Windows
Baterai tahan lama, cocok untuk aktivitas pembelajaran

Namun, masalah muncul ketika spesifikasi Chromebook yang dibeli tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Banyak sekolah di daerah terpencil tidak memiliki jaringan internet stabil, sementara Chromebook sangat bergantung pada konektivitas internet untuk penggunaan maksimal.

Perbandingan Harga: Potensi Mark-up?

Salah satu sorotan utama dalam dugaan korupsi adalah kemungkinan mark-up harga. Dalam sejumlah dokumen pengadaan yang terungkap di media, harga per unit Chromebook yang dibeli melalui katalog elektronik (e-Katalog) berada pada kisaran Rp9 juta – Rp12 juta. Padahal, harga pasar untuk perangkat dengan spesifikasi serupa di ritel daring lokal berkisar antara Rp4 juta – Rp6 juta.

Beberapa faktor yang memengaruhi harga:

Biaya pengadaan massal
Pajak dan ongkos distribusi ke daerah terpencil
Biaya layanan purna jual dan garansi

Namun, bila selisih harga mencapai dua kali lipat dari harga pasar, ini patut dicurigai sebagai potensi penyimpangan, terutama bila tidak ada transparansi dalam kontrak dan volume pembelian yang sebenarnya.

Keterlibatan Pihak Ketiga

Dalam banyak kasus pengadaan barang dan jasa pemerintah, keterlibatan pihak ketiga seperti broker, distributor eksklusif, hingga vendor penyuplai utama sangat besar. Dalam kasus Chromebook ini, sejumlah sumber menyebut:

Pemenang tender seringkali hanya menjadi ‘penyalur’, bukan produsen atau distributor resmi
Proyek dikondisikan agar hanya perusahaan tertentu yang bisa memenuhi syarat spesifikasi
Adanya pola ‘bagi hasil’ atau fee proyek antara oknum pejabat dan penyedia

Model semacam ini menjadi lahan subur praktik korupsi, karena pihak yang seharusnya tidak mengambil untung besar dari proyek pendidikan justru meraup keuntungan lewat manipulasi sistem.

Respons Pemerintah dan Kemendikbudristek

Pihak Kemendikbudristek menyatakan bahwa proyek pengadaan Chromebook merupakan bagian dari transformasi digital pendidikan dan dilakukan berdasarkan kebutuhan dari satuan pendidikan. Namun, sejumlah pengamat menilai:

Tidak ada audit atau evaluasi menyeluruh pasca-pengadaan
Tidak semua sekolah memahami cara menggunakan dan merawat Chromebook
Tidak ada sistem pelatihan menyeluruh bagi guru untuk memaksimalkan penggunaannya

Dalam wawancara terbuka, pejabat Kemendikbudristek menyebut bahwa mereka akan menindak tegas jika ada bukti kuat penyimpangan di daerah. Namun, tanggung jawab penuh diserahkan kepada dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis pengadaan.

Studi Kasus Daerah: Lampung, Aceh, dan Jawa Timur

Lampung Tengah menjadi sorotan karena pengadaan senilai Rp17,4 miliar untuk 2.100 Chromebook diduga terjadi mark-up dan pengurangan volume. Proyek ini menjadi pintu masuk bagi penegak hukum untuk menyelidiki praktik serupa di wilayah lain.

Aceh Barat Daya menunjukkan pola mirip. Pengadaan lewat e-Katalog justru memunculkan harga tinggi, padahal seharusnya e-Katalog menjamin efisiensi harga. Sejumlah pejabat Dinas Pendidikan lokal diperiksa Polda Aceh karena dugaan penyimpangan.

Jawa Timur juga tidak luput dari sorotan. Laporan media menyebut adanya pembelian Chromebook dalam jumlah besar di sejumlah kabupaten yang tidak sesuai dengan jumlah siswa dan guru yang membutuhkan. Investigasi masih berjalan.

Perbandingan Internasional

Di negara lain, pengadaan Chromebook untuk sekolah juga terjadi, misalnya di:

Amerika Serikat: Banyak distrik sekolah menggunakan Chromebook sebagai bagian dari program “1-to-1” (satu siswa satu perangkat). Namun, pengadaannya dilakukan secara transparan, termasuk audit rutin oleh negara bagian.
India: Program tablet untuk siswa sempat gagal karena vendor tidak menyuplai sesuai kontrak dan pemerintah gagal melakukan pemantauan.
Kenya: Program laptop nasional untuk sekolah dasar mengalami kegagalan setelah penyedia perangkat tidak memenuhi standar mutu, dan pemerintah dikritik karena kurang melakukan supervisi.

Hal ini menunjukkan bahwa proyek teknologi pendidikan rentan gagal bila tidak dikelola dengan prinsip tata kelola yang kuat.

Saran Kebijakan untuk Pencegahan

Berdasarkan berbagai temuan dan evaluasi, berikut beberapa saran kebijakan jangka panjang:

1. Audit Forensik Proyek Besar

BPK dan BPKP harus melakukan audit forensik terhadap semua pengadaan perangkat TIK sejak 2020
Audit harus mencakup harga satuan, vendor, dan hasil implementasi di sekolah

2. Transparansi dan Partisipasi Publik

Daftar sekolah penerima Chromebook, vendor, harga per unit, dan spesifikasi harus dipublikasikan secara terbuka di situs Kemendikbudristek
Melibatkan LSM dan media untuk mengawasi pelaksanaan

3. Pelatihan dan Penguatan Kapasitas Guru

Sebelum melakukan pengadaan massal, perlu pelatihan menyeluruh kepada guru dan teknisi sekolah
Sekolah harus memiliki kesiapan infrastruktur seperti listrik stabil dan internet

4. Peran BPK dan KPK

KPK sebaiknya membentuk satuan tugas khusus untuk memantau proyek digitalisasi pendidikan
BPK juga harus mengembangkan sistem pengawasan digital berbasis AI untuk mencegah mark-up dan penyimpangan

Penutup

Dugaan korupsi pengadaan Chromebook senilai Rp9,9 triliun menjadi bukti nyata bahwa proyek yang dirancang untuk kemajuan pendidikan bisa berubah menjadi sarang korupsi jika tidak dikelola dengan baik. Skema mark-up, pengkondisian tender, dan lemahnya pengawasan menjadi kombinasi berbahaya dalam birokrasi pendidikan kita.

Lebih dari sekadar penindakan, pemerintah perlu melakukan reformasi sistemik dalam seluruh proses pengadaan barang dan jasa di sektor pendidikan. Transformasi digital tidak bisa hanya menjadi proyek anggaran semata—ia harus menjadi fondasi perubahan sistem pembelajaran yang benar-benar berdampak bagi generasi penerus bangsa.

Dampak Jangka Panjang terhadap Pendidikan Nasional

Digitalisasi pendidikan pada dasarnya merupakan langkah strategis untuk mengatasi kesenjangan akses dan mutu pendidikan di Indonesia. Namun, jika pelaksanaannya tidak disertai dengan manajemen yang baik, dampak jangka panjangnya justru bisa kontraproduktif. Kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook membawa sejumlah potensi dampak negatif, antara lain:

1. Disinsentif Bagi Sekolah untuk Berinovasi

Sekolah-sekolah yang mengalami distribusi perangkat yang bermasalah menjadi skeptis terhadap bantuan pemerintah pusat. Alih-alih mendukung proses belajar mengajar, perangkat yang tidak sesuai kebutuhan bisa menjadi beban logistik dan administrasi.

2. Penurunan Minat Guru terhadap TIK

Ketika perangkat tidak didukung pelatihan dan infrastrukturnya bermasalah, guru akan enggan mengintegrasikan teknologi ke dalam pembelajaran. Hal ini menyebabkan gap antara kebijakan dan implementasi di lapangan.

3. Celah Kesenjangan Digital Makin Lebar

Alih-alih menjembatani kesenjangan digital, pengadaan perangkat yang tidak merata, tidak tepat guna, dan rawan korupsi justru memperbesar ketimpangan antar wilayah dan antar sekolah.

Persepsi Masyarakat dan Guru terhadap Chromebook

Laporan lapangan dan investigasi media menunjukkan bahwa persepsi masyarakat, khususnya tenaga pendidik, terhadap Chromebook cukup beragam.

Positif:

Perangkat ringan, cepat, cocok untuk tugas-tugas dasar seperti mengetik, presentasi, dan akses Google Classroom.
Menarik minat siswa karena antarmukanya sederhana dan modern.

Negatif:

Tidak dapat menjalankan aplikasi berbasis Windows yang masih umum digunakan oleh guru.
Sulit digunakan di daerah dengan sinyal internet lemah.
Spesifikasi rendah, sering hang, dan tidak cocok untuk penggunaan jangka panjang.

Studi Kasus:

Guru di daerah seperti Bima, NTT, dan pedalaman Kalimantan menyebut Chromebook yang diterima tidak bisa digunakan maksimal karena:

Tidak ada jaringan internet stabil.
Belum ada pelatihan dasar dari dinas pendidikan.
Tidak tersedia teknisi atau tim pemeliharaan perangkat.

Analisis Politis: Siapa Diuntungkan?

Skala proyek ini—yang melibatkan anggaran lebih dari Rp9,9 triliun—menunjukkan bahwa ini bukan proyek biasa. Banyak pengamat menilai proyek ini memiliki dimensi politis, antara lain:

1. Proyek Showcase Jelang Pemilu

Digitalisasi pendidikan sering dijadikan ajang pamer keberhasilan oleh pejabat daerah dan pusat. Dengan menyebar perangkat ke ribuan sekolah, mereka membangun citra bahwa pemerintah “peduli” terhadap pendidikan, meskipun implementasinya bermasalah.

2. Proyek Politik Anggaran

Dalam sistem politik Indonesia, proyek besar sering dikaitkan dengan praktik “bagi-bagi jatah” kepada partai politik atau pejabat tertentu. Vendor besar yang ditunjuk diduga memiliki kedekatan dengan elite politik yang berpengaruh.

3. Minim Kontrol DPR dan Publik

Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan semestinya memiliki peran besar dalam pengawasan proyek ini. Namun hingga kini, hanya segelintir anggota dewan yang bersuara. Publik pun hanya mengetahui persoalan ini lewat investigasi media dan laporan LSM.

Rekomendasi Sistemik Pencegahan Korupsi di Pendidikan

Untuk mencegah pengulangan kasus serupa, berikut langkah strategis yang perlu diambil oleh pemerintah, DPR, dan masyarakat sipil:

1. Desentralisasi Disertai Akuntabilitas

Desentralisasi pengadaan harus disertai dengan sistem kontrol dan audit real-time oleh pusat. Setiap pembelian di daerah harus bisa dipantau melalui dashboard terbuka.

2. Pemetaan Kebutuhan Teknologi Berbasis Data

Sebelum menggelontorkan perangkat, perlu dilakukan asesmen kebutuhan sekolah berbasis data: kesiapan infrastruktur, SDM, dan kurikulum.

3. Pengawasan Terbuka dan Kolaboratif

Libatkan lembaga masyarakat sipil, universitas, dan media dalam pemantauan proyek pendidikan. Program seperti “Sekolah Kita, Uang Kita” bisa diperluas untuk memantau pengadaan digitalisasi sekolah.

4. Reformasi Lembaga LPSE dan e-Katalog

Proses lelang melalui LPSE dan e-Katalog masih bisa dikondisikan. Reformasi sistem dan pelibatan pihak ketiga independen untuk verifikasi harga dan spesifikasi sangat diperlukan.

Ringkasan Eksekutif

Masalah Utama:

Pengadaan Chromebook dalam proyek digitalisasi pendidikan diduga terjadi penyimpangan dalam proses tender, mark-up harga, hingga kualitas perangkat yang tidak sesuai spesifikasi.

Dampak:

Kerugian negara, menurunnya kepercayaan terhadap pemerintah, dan gagalnya transformasi digital pendidikan.

Aktor Terlibat:

Pejabat dinas pendidikan daerah, penyedia/vendor, oknum politisi, dan perusahaan pengkondisi tender.

Respons Negara:

Kejaksaan dan Polda melakukan penyelidikan, namun masih minim transparansi proses penegakan hukum.

Solusi:

Audit menyeluruh, desentralisasi berbasis akuntabilitas, keterlibatan publik, dan reformasi sistem e-procurement.

Penutup

Kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook senilai Rp9,9 triliun bukan hanya tentang angka besar dan nama-nama besar, melainkan tentang hilangnya kesempatan emas untuk memperbaiki pendidikan di negeri ini. Digitalisasi pendidikan harus berpijak pada kebutuhan riil dan tata kelola yang baik—bukan semata proyek mercusuar yang menyuburkan praktik rente dan manipulasi sistem.

Momen ini harus menjadi titik balik. Pemerintah, DPR, aparat hukum, dan masyarakat sipil perlu duduk bersama untuk membangun sistem pengadaan pendidikan yang transparan, partisipatif, dan berbasis kualitas. Pendidikan digital seharusnya menjadi jembatan menuju masa depan, bukan jebakan korupsi berjubah teknologi.

Lampiran: Data dan Fakta Pengadaan Chromebook

Berikut adalah data ilustratif berdasarkan laporan media, LSM, dan audit awal dari berbagai daerah:

Daerah	Tahun Pengadaan	Jumlah Unit	Total Anggaran	Harga per Unit (estimasi)	Vendor	Status Kasus
Lampung Tengah	2023	2.100	Rp17,4 M	±Rp8.285.000	Tidak disebut	Dilaporkan ke Kejati
Aceh Barat Daya	2022	±1.000	Rp9 M	±Rp9.000.000	PT. X	Dalam Penyelidikan
Malang, Jawa Timur	2021–2022	±5.000	Rp50 M	±Rp10.000.000	PT. Y	Masih ditelusuri

Catatan: Data di atas berdasarkan sumber investigatif dan belum dikonfirmasi oleh lembaga audit negara.

Testimoni Narasumber (Fiktif Berdasarkan Realita Lapangan)

1. Guru SD Negeri di Lampung:

“Chromebook-nya kami terima tahun lalu, tapi tidak ada petunjuk penggunaan. Setelah dinyalakan, kami bingung mengakses sistemnya. Internet di sekolah juga lemah. Akhirnya hanya dipakai sebagai pajangan di ruang guru.”

2. Operator Sekolah di Aceh:

“Saat kami cek spesifikasi, ternyata tidak sesuai dengan katalog. RAM lebih kecil dari yang dijanjikan, dan keyboard-nya cepat rusak. Tapi saat kami tanya ke dinas, mereka tidak memberi jawaban.”

3. Pengamat Pendidikan:

“Masalah utama bukan hanya korupsi uang negara, tapi kerugian jangka panjang berupa matinya kepercayaan sekolah terhadap teknologi pendidikan. Ini jauh lebih berbahaya.”

Infografis Naratif (Deskriptif)

“Siklus Korupsi dalam Pengadaan Chromebook”

Perencanaan
- Kebutuhan disusun tanpa survei lapangan → input asal jadi.
Tender & Vendor
- Tender dikondisikan → vendor yang dipilih adalah mitra lama.
Distribusi
- Barang dikirim ke sekolah, namun tanpa pelatihan atau panduan penggunaan.
Pengawasan Minim
- LPSE tidak verifikasi fisik → barang tidak sesuai tetap diterima.
Laporan Keuangan “Lancar”
- Laporan administrasi dianggap sah, audit hanya mengecek dokumen, bukan barang riil.

Skenario Penegakan Hukum: Bagaimana Seharusnya?

Jika penegakan hukum dijalankan secara ideal, berikut tahapan dan dampaknya:

Tahap 1: Penyelidikan Terbuka

KPK, Kejaksaan, dan BPK membentuk tim gabungan.
Fokus awal pada 5 kabupaten dengan nilai proyek besar dan indikasi kuat korupsi.

Tahap 2: Audit Barang dan Harga

Audit dilakukan langsung ke sekolah penerima.
Verifikasi fisik barang, spesifikasi, dan pelatihan.

Tahap 3: Penetapan Tersangka

Oknum dinas pendidikan, vendor, dan pejabat penentu tender dikenai pasal korupsi.
Uang hasil korupsi disita untuk dikembalikan ke kas negara.

Tahap 4: Evaluasi Sistemik

Kemendikbudristek mengubah regulasi pengadaan TIK.
Sekolah diberikan otonomi lebih besar dengan syarat pelaporan terbuka ke publik.

Penutup Tambahan: Menghindari Polarisasi Politik

Satu catatan penting adalah bahwa korupsi pengadaan Chromebook bukan soal partai politik tertentu, tetapi menyangkut sistem tata kelola. Upaya memperbaiki sistem pengadaan pendidikan perlu melibatkan lintas sektor:

Pemerintah
Lembaga legislatif
Lembaga pengawas (BPK, KPK)
Sektor swasta penyedia teknologi
Guru dan sekolah sebagai penerima manfaat
Masyarakat sipil sebagai pengawas publik

Kasus ini bisa menjadi pelajaran kolektif bahwa integritas dalam program pendidikan digital sangat menentukan masa depan bangsa.

Refleksi Akademik: Apa yang Salah dalam Desain Sistem?

A. Lemahnya Manajemen Proyek Publik

Sebagian besar proyek pengadaan perangkat pendidikan dilakukan dalam waktu yang sempit, menjelang tutup anggaran. Hal ini menciptakan tekanan administratif yang besar dan ruang manuver yang kecil untuk transparansi dan evaluasi mutu. Dalam literatur manajemen proyek publik, ini disebut sebagai:

“Budget-Driven Procurement Trap” – jebakan pengadaan berbasis serapan anggaran, bukan berbasis hasil atau dampak.

B. Ketimpangan Literasi Digital

Data dari Kemendikbudristek sendiri menunjukkan bahwa:

45% guru di Indonesia masih belum terlatih memadai dalam penggunaan perangkat TIK
Banyak sekolah belum punya teknisi internal
60% sekolah di luar Jawa masih bergantung pada sinyal seluler untuk akses internet

Artinya, pengadaan Chromebook masuk ke dalam lingkungan yang belum siap. Dalam teori pendidikan digital, ini dikenal sebagai “techno-solutionism without capacity readiness”.

C. Tiadanya Desain Evaluasi Dampak

Tidak ada mekanisme sistematis untuk mengukur seberapa efektif Chromebook dalam meningkatkan hasil belajar. Semua pengadaan hanya mengejar angka dan kuantitas. Idealnya, sebelum dan sesudah pengadaan dilakukan evaluasi indikator seperti:

Kualitas proses belajar
Keterlibatan siswa
Penurunan angka putus sekolah
Efisiensi pengajaran daring

Kerangka Etika Pengadaan Barang Publik

1. Prinsip Akuntabilitas

Pengadaan barang publik—terutama untuk sektor strategis seperti pendidikan—harus mempertanggungjawabkan setiap rupiah kepada rakyat. Dalam banyak kasus, korupsi terjadi karena “jarak” antara pembuat kebijakan dan penerima manfaat terlalu jauh.

2. Prinsip Partisipasi

Sekolah sebagai penerima manfaat seharusnya dilibatkan sejak perencanaan, bukan hanya sebagai penerima pasif. Kegagalan melibatkan kepala sekolah dan guru membuat pengadaan tidak tepat guna.

3. Prinsip Keadilan

Distribusi perangkat tidak mempertimbangkan ketimpangan wilayah. Sekolah di daerah dengan akses internet rendah menerima perangkat yang tidak bisa digunakan maksimal, sementara sekolah lain dengan infrastruktur memadai malah tidak kebagian.

Kontekstualisasi dalam RUU Sisdiknas

Revisi RUU Sisdiknas 2024 semestinya mencakup:

Pasal khusus mengenai pengadaan sarana pendidikan digital
Kewajiban transparansi digital (dashboard keterbukaan)
Peran masyarakat dan guru dalam menyusun daftar kebutuhan teknologi
Mekanisme pelaporan penyimpangan oleh sekolah dan masyarakat

Jika dibiarkan tanpa revisi, UU yang ada hari ini belum bisa secara tegas mencegah korupsi dalam proyek digitalisasi pendidikan.

Outlook dan Prediksi Masa Depan

Melihat tren dan pola pengadaan serta respons penegakan hukum yang lambat, beberapa prediksi dapat diajukan:

A. Jika Tidak Ada Perbaikan Sistemik:

Praktik mark-up akan berulang pada proyek digitalisasi berikutnya (tablet, sistem e-learning, dll.)
Sekolah-sekolah makin apatis terhadap bantuan dari pemerintah
Generasi muda kehilangan kesempatan menguasai teknologi secara tepat guna

B. Jika Ada Reformasi Nyata:

Indonesia bisa menciptakan model digitalisasi pendidikan yang berbasis kebutuhan, bukan proyek
Data real-time akan jadi alat kontrol publik
Anggaran pendidikan akan lebih efisien dan berdampak nyata

Rekomendasi Lanjutan

Untuk mendorong perubahan nyata, berikut langkah-langkah yang bisa diusulkan oleh akademisi, pengamat kebijakan, dan masyarakat sipil:

1. Platform Laporan Terbuka Sekolah

Aplikasi di mana sekolah bisa melaporkan kondisi perangkat yang diterima
Bisa dikembangkan oleh Kemendikbudristek atau LSM pendidikan

2. Database Vendor Pendidikan

Daftar hitam (blacklist) perusahaan yang bermasalah
Rating vendor berdasarkan kualitas dan rekam jejak proyek

3. Kebijakan “Buy With Training”

Setiap pembelian perangkat wajib disertai pelatihan minimal 2 sesi untuk guru dan operator

4. Audit Tematik oleh BPK

Fokus pada proyek TIK pendidikan nasional
Hasil audit dibuka ke publik, bukan hanya laporan internal

Kesimpulan Besar (Final Summary)

Kasus korupsi Chromebook bukan kasus biasa. Ini adalah simbol dari:

Ketidaksiapan sistem dalam menyambut digitalisasi
Lemahnya akuntabilitas dan kontrol publik
Ketidakberdayaan sekolah dalam menyuarakan kebutuhan nyatanya

Strategi Komunikasi Publik dan Advocacy

A. Pentingnya Komunikasi Transparan

Kasus korupsi besar seperti pengadaan Chromebook harus dikomunikasikan secara terbuka kepada masyarakat untuk membangun kesadaran dan tekanan agar penegakan hukum berjalan. Strategi komunikasi yang efektif meliputi:

Penyampaian data yang jelas dan mudah dipahami, menggunakan infografis, video pendek, dan ringkasan fakta.
Dialog dua arah antara pemerintah, media, dan masyarakat agar informasi tidak sekadar satu arah.
Kampanye literasi digital yang mengajak masyarakat memahami pentingnya transparansi dalam proyek pendidikan.

B. Peran Media dan Influencer Pendidikan

Media massa dan figur publik yang peduli pendidikan perlu aktif mengangkat isu ini agar kasus korupsi menjadi perhatian nasional dan bukan sekadar berita yang cepat hilang dari perhatian.

Media investigasi harus terus memantau proyek digitalisasi berikutnya.
Influencer guru dan pendidik dapat menjadi jembatan informasi dan edukasi masyarakat.

C. Advocacy Berbasis Bukti

LSM dan akademisi bisa mengorganisasi:

Riset independen terkait dampak penggunaan Chromebook dan perangkat lain.
Lokakarya dan seminar untuk menyebarkan hasil riset ke publik dan pengambil kebijakan.
Petisi dan rekomendasi kebijakan berbasis data yang jelas.

Studi Perbandingan Internasional: Pembelajaran dari Negara Lain

Korea Selatan

Negara ini dikenal dengan transformasi digital pendidikan yang sangat maju. Kuncinya:

Pengadaan perangkat dilakukan bertahap, disertai pelatihan intensif.
Infrastruktur internet sudah merata di seluruh pelosok.
Sistem evaluasi dan audit transparan, dengan keterlibatan masyarakat.

Finlandia

Fokus pada kesiapan guru dan kurikulum sebelum pengadaan perangkat.
Penggunaan teknologi disesuaikan dengan model pedagogi yang adaptif dan humanistik.
Proses pengadaan melibatkan tender terbuka dan pengawasan ketat.

Pelajaran untuk Indonesia

Jangan terburu-buru dalam pengadaan besar tanpa persiapan matang.
Libatkan semua pemangku kepentingan, terutama guru dan murid.
Sistem pengawasan harus transparan dan berbasis teknologi.

Aksi Kolektif Masyarakat Sipil dalam Pengawasan Pendidikan Digital

1. Membentuk Aliansi Pengawas Pendidikan Digital

Melibatkan LSM, komunitas guru, mahasiswa, dan media.
Membuat portal pelaporan penyimpangan.
Mengadakan monitoring bersama dengan perangkat daerah.

2. Mendorong Partisipasi Sekolah dan Orang Tua

Pelatihan bagi kepala sekolah dan komite sekolah tentang tata kelola bantuan.
Pemberdayaan orang tua siswa untuk ikut mengawasi penggunaan perangkat.

3. Kolaborasi dengan Pemerintah

Membuka forum dialog reguler antara masyarakat dan pemerintah terkait evaluasi proyek pendidikan digital.
Mendorong pemerintah membentuk mekanisme whistleblower yang aman.

Penutup Akhir

Kasus korupsi Chromebook di Kemendikbudristek merupakan peringatan keras sekaligus peluang besar. Dengan kolaborasi dan komitmen bersama, Indonesia bisa bangkit dan mewujudkan visi pendidikan digital yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Kajian Dampak Sosial dan Psikologis pada Siswa dan Guru

1. Dampak Psikologis pada Guru

Pengadaan perangkat yang tidak tepat guna dan minim pelatihan menyebabkan stres dan frustrasi di kalangan guru. Guru merasa terbebani dengan teknologi yang harus mereka kuasai tanpa dukungan memadai, mengganggu motivasi mengajar.

Studi psikologi pendidikan menunjukkan, tekanan teknologi tanpa dukungan menurunkan kinerja guru hingga 30%.
Beberapa guru melaporkan rasa cemas karena takut dianggap tidak profesional jika tidak mampu mengoperasikan Chromebook.

2. Dampak pada Siswa

Siswa yang menerima perangkat dengan kualitas rendah dan sinyal internet buruk menjadi kurang termotivasi untuk belajar daring.

Terjadi ketimpangan dalam akses belajar, yang menyebabkan siswa di daerah tertentu tertinggal secara akademis.
Siswa yang tidak bisa menggunakan perangkat secara optimal juga berpotensi merasa inferior di kelas, memengaruhi kepercayaan diri dan semangat belajar.

Peran Teknologi Alternatif dan Solusi Lokal

A. Penggunaan Perangkat Berbasis Android atau Lokal

Chromebook memang pilihan dari pemerintah, tapi perangkat berbasis Android dengan harga lebih terjangkau dan ekosistem aplikasi yang lebih luas bisa menjadi solusi lokal.

Perangkat lokal dapat diproduksi dengan harga kompetitif dan disesuaikan dengan kebutuhan daerah.
Penggunaan open source software membantu mengurangi biaya lisensi.

B. Penguatan Infrastruktur Internet di Daerah Terpencil

Tanpa internet yang memadai, pengadaan perangkat apapun akan sia-sia.

Pemerintah perlu fokus pada peningkatan jaringan 4G/5G dan jaringan satelit di daerah pedalaman.
Kerjasama dengan operator telekomunikasi dan pendanaan publik-swasta harus diperkuat.

C. Pelatihan dan Pendampingan Berkelanjutan

Pelatihan offline dan online untuk guru serta teknisi sekolah secara rutin.
Pembentukan komunitas guru digital yang berbagi pengalaman dan solusi.

Blueprint Strategi Nasional Digitalisasi Pendidikan yang Ideal

Visi

“Mewujudkan pendidikan digital yang inklusif, merata, dan berkualitas untuk semua lapisan masyarakat Indonesia.”

Pilar Utama

Perencanaan Berbasis Data dan Kebutuhan Riil
Asesmen tahunan kebutuhan teknologi di sekolah dan kesiapan SDM.
Pengadaan Transparan dan Terbuka
Lelang elektronik dengan monitoring independen dan laporan publik.
Infrastruktur yang Merata
Internet dan listrik tersedia merata sampai pelosok desa.
Pelatihan dan Pendampingan SDM
Guru dan tenaga teknis dilatih secara berkelanjutan dengan modul yang kontekstual.
Evaluasi Dampak Terukur
Sistem monitoring dan evaluasi berbasis indikator hasil belajar dan kepuasan pengguna.
Partisipasi Masyarakat dan Pengawasan Publik
Melibatkan sekolah, orang tua, LSM, dan media dalam pengawasan proyek.

Mekanisme Implementasi

Pembentukan Tim Nasional Digitalisasi Pendidikan yang beranggotakan kementerian terkait, ahli IT, pendidikan, dan masyarakat sipil.
Pengembangan platform digital Dashboard Pengadaan dan Penggunaan Perangkat yang bisa diakses publik.
Alokasi dana khusus untuk pengembangan SDM dan infrastruktur pendukung.

Model Dashboard Monitoring Pengadaan Perangkat Pendidikan

1. Tujuan Dashboard

Dashboard ini dirancang untuk memberikan informasi real-time dan transparan tentang proses pengadaan perangkat seperti Chromebook di seluruh Indonesia, sehingga:

Memudahkan pengawasan publik dan pemerintah
Mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini
Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengadaan

2. Fitur Utama

Peta Sebaran Pengadaan
Menampilkan data pengadaan berdasarkan wilayah, jumlah unit, dan nilai anggaran.
Status Pengadaan per Tahap
Mulai dari perencanaan, tender, distribusi, hingga pelaporan penggunaan.
Verifikasi Fisik Barang
Data foto dan laporan dari sekolah penerima, termasuk kondisi perangkat.
Laporan Kerusakan dan Keluhan
Sekolah dapat mengunggah laporan jika perangkat bermasalah atau tidak sesuai.
Feedback Pengguna
Guru dan siswa dapat memberikan penilaian terkait perangkat dan pelatihan.
Data Vendor dan Rekam Jejak
Informasi transparan tentang vendor penyedia dan hasil audit mereka.

3. Teknologi Pendukung

Berbasis web dengan akses mobile-friendly
Integrasi sistem LPSE dan SIMANGAT Kemendikbudristek
Sistem otentikasi untuk sekolah dan dinas pendidikan daerah
API terbuka untuk pihak ketiga (media, LSM) mengakses data publik

4. Manfaat

Meminimalisir risiko korupsi dengan transparansi penuh
Mempercepat respon pemerintah dan sekolah atas masalah perangkat
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan

Draft Proposal Program Pelatihan Guru Digital

Judul: “Peningkatan Kapasitas Guru dalam Pemanfaatan Teknologi Pendidikan”

Tujuan

Meningkatkan kompetensi guru dalam mengoperasikan perangkat digital seperti Chromebook dan aplikasi pembelajaran daring.

Sasaran

Guru SD dan SMP di daerah dengan pengadaan perangkat baru
Tenaga teknis sekolah sebagai pendamping

Rangkaian Kegiatan

Pelatihan Dasar
Penggunaan Chromebook, aplikasi pembelajaran, dan troubleshooting sederhana.
Pendampingan Teknis
Kunjungan rutin oleh tim teknis untuk memberikan support.
Pelatihan Lanjutan
Integrasi teknologi dalam metode pembelajaran.
Pembuatan Modul Mandiri
Guru diberi pelatihan membuat materi ajar digital.

Metode Pelaksanaan

Workshop tatap muka di kabupaten/kota
Webinar dan modul e-learning
Grup diskusi dan forum komunitas online

Evaluasi

Survei pre dan post training
Penilaian kemampuan teknis guru
Monitoring penggunaan perangkat di sekolah