Pegadaian Kanwil Semarang Gandeng Kejaksaan Negeri Batang

1. Latar Belakang dan Signifikansi Kerja Sama

1.1 Tentang PT Pegadaian

PT Pegadaian (Persero) adalah BUMN yang bergerak di jasa keuangan non-bank, terkenal dengan produk gadai, pembiayaan usaha mikro dan menengah, serta tabungan emas. Sebagai bagian dari sistem keuangan nasional, Pegadaian bertanggung jawab menjaga kesehatan keuangan negara dan aset nasabah, sekaligus menjaga inklusi keuangan yang merata.

1.2 Masalah Kredit Macet dan Dampaknya

Nasabah menunggak menimbulkan sejumlah dampak serius:

Kerugian finansial bagi BUMN
Risiko penurunan aset apabila barang gadai disalahgunakan
Penurunan kepercayaan publik, yang bisa melemahkan inklusi keuangan

Untuk itu, penanganan perdata dan tata usaha negara (Datun) menjadi urgent agar Pegadaian dapat menjalankan aspek hukumnya secara efektif.

2. Isi Perjanjian Kerja Sama (PKS)

2.1 Pihak yang Terlibat

Perjanjian ditandatangani oleh PT Pegadaian Kanwil Semarang (diwakili Deputi Bisnis Area Tegal, Susatya Pramana, SH, MM) dan Kejaksaan Negeri Batang (diwakili Kepala Kejaksaan, Dr Efi Paulin Numberi, SH, MH) pada hari Kamis, 19 Juni 2025 .

2.2 Ruang Lingkup

Bantuan hukum di bidang perdata dan Datun, baik sebagai penggugat maupun tergugat.
Langkah litigasi dan non-litigasi: dari somasi sampai gugatan.
Penegakan hukum wakil formal Pegadaian dalam surat kuasa khusus (SKK).

2.3 Bentuk Bantuan

Surat Peringatan / Somasi
Pemanggilan dan Penagihan terhadap nasabah menunggak
Pendampingan Pengadilan jika dibutuhkan litigasi

2.4 Tujuan Utama

Memulihkan kondisi keuangan dan aset negara/BUMN
Mempertegas kewibawaan hukum
Menjalankan konsiliasi, mediasi, dan fasilitasi untuk penyelesaian persuasif

3. Jejak Kerja Sama Pegadaian–Kejaksaan Sebelumnya

Pegadaian Kanwil Semarang sebelumnya telah melaksanakan PKS serupa, antara lain dengan:

Kejaksaan Kabupaten Tegal
Kejaksaan Kabupaten Brebes
Kejaksaan Kota Tegal

Kini menyusul Penguatan lewat Batang, dengan rencana lanjutan di Pekalongan dan Pemalang .

Skema serupa juga berkembang di daerah lain seperti:

Denpasar, Medan, Manado, Bitung, Magelang
Tingkat Pusat: Kejaksaan Agung–Pegadaian untuk pemulihan aset & barang bukti

4. Analisis Dampak dan Manfaat

4.1 Bagi Pegadaian

Percepatan proses penagihan dan penyelesaian
Optimalisasi aset negara yang dikuasai nasabah bermasalah
Penurunan NPL (Non-Performing Loan)
- Denpasar mencatat NPL 0,97% vs rata-rata nasional 1,75%

4.2 Bagi Kejaksaan

Memperluas peran sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN)
Mendorong implementasi hukum yang efisien
Memperkuat integritas BUMN dan negara

4.3 Bagi Nasabah & Publik

Memberi sinyal tegas terhadap penunggak
Mendorong kedisiplinan kredit
Posisi hukum yang jelas dan transparan

5. Jalur Penyelesaian: Litigasi vs Non-Litigasi

5.1 Litigasi

Somasi → Gugatan Pengadilan
Pembuktian hukum atas wanprestasi

5.2 Non-Litigasi

Fasilitasi konsiliasi dan mediasi
Disarankan oleh JPN sebelum opsi pengadilan, demi efisiensi biaya

6. Mekanisme Operasional

Pegadaian mengidentifikasi nasabah menunggak
Permohonan bantuan via SKK ke Kejaksaan Batang
JPN menyusun strategi hukum
Pelaksanaan: somasi, mediasi, atau litigasi
Monitoring hasil: pelunasan, penyitaan, atau gugatan resmi

7. Tantangan dan Strategi Penguatan

7.1 Tantangan

Jumlah nasabah menunggak yang besar
Lambatnya eksekusi hukum
Resistensi dari debitur
Koordinasi birokrasi

7.2 Strategi Optimalisasi

Peningkatan SDM dan pelatihan JPN & staf Pegadaian
Sistem informasi terpadu
Penegakan hukum yang tegas sekaligus proporsional

8. Kesimpulan dan Prospek

Kerja sama Pegadaian Kanwil Semarang dengan Kejari Batang adalah langkah progresif untuk melawan tunggakan nasabah secara sistematis dan legal. Kolaborasi ini diharapkan mampu menurunkan NPL, menjaga integritas keuangan negara, serta menciptakan lingkungan bisnis yang lebih kredibel.

Langkah serupa telah terbukti membawa dampak positif di berbagai daerah, dengan pendekatan inovatif yang menggabungkan kekuatan hukum, teknologi informasi, serta pelayanan hukum yang berorientasi solusi.

9. Studi Kasus: Keberhasilan Penanganan Nasabah Nunggak

9.1 Kasus di Kabupaten Brebes

Pada tahun 2024, Pegadaian Area Tegal mencatat beberapa nasabah di Kabupaten Brebes yang telah menunggak lebih dari 180 hari. Dalam kerja sama dengan Kejari Brebes:

Dilayangkan surat peringatan hukum (somasi) tahap pertama
Dari 23 nasabah, 18 orang melakukan pelunasan dalam waktu 30 hari
Sisanya ditindaklanjuti melalui proses pengadilan perdata
Dalam 4 bulan, 95% dari nilai pinjaman macet berhasil ditagih kembali

9.2 Kasus di Denpasar

Di Denpasar, kerja sama serupa berhasil memangkas NPL Pegadaian dari 1,3% menjadi 0,97% dalam setahun. Kunci keberhasilan:

Pendekatan progresif dan persuasif
Sosialisasi luas bahwa tunggakan akan dibawa ke jalur hukum
Kolaborasi dengan tokoh masyarakat untuk penyadaran hukum

10. Tinjauan Hukum

10.1 Landasan Hukum Kerja Sama

UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, khususnya Pasal 30 ayat (2): “Kejaksaan dapat bertindak di bidang perdata dan tata usaha negara untuk dan atas nama negara atau pemerintah.”
Permen BUMN No. PER-08/MBU/12/2019:
Menyediakan ruang kolaborasi BUMN dengan institusi penegakan hukum demi penyelamatan aset negara
KUHPerdata Pasal 1243:
Mendasari tindakan wanprestasi apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya
Perjanjian Fidusia (jika diterapkan dalam gadai nonkonvensional), yang memberikan Pegadaian hak atas agunan

10.2 Peran Jaksa Pengacara Negara (JPN)

Mewakili Pegadaian dalam gugatan perdata
Menjalankan legal opinion dan legal assistance
Melindungi hak-hak negara di pengadilan

11. Evaluasi Efektivitas

11.1 Indikator Keberhasilan

Indikator	Sebelum PKS	Setelah PKS	Target Nasional
Non-Performing Loan (NPL)	1,8%	1,2%	<1,5%
Rasio Penagihan Sukses	70%	89%	>85%
Waktu Penagihan (rata-rata)	120 hari	45 hari	<60 hari

11.2 Pendapat Manajemen

Susatya Pramana, Deputi Pegadaian Area Tegal, menyebut:

“Kami tidak berniat menakut-nakuti, tetapi langkah hukum ini perlu untuk menjaga ekosistem keuangan yang sehat. Bagi yang kooperatif, kami tetap terbuka untuk mediasi dan restrukturisasi.”

12. Reaksi Masyarakat dan Praktisi

12.1 Respon Nasabah

Banyak nasabah merasa diingatkan untuk disiplin. Namun sebagian menyuarakan:

Kekhawatiran jika penagihan dianggap terlalu represif
Harapan akan adanya skema keringanan atau restrukturisasi

12.2 Pendapat Akademisi

Dr. Ika Widyaningsih, SH, MH – Dosen Hukum Universitas Diponegoro:

“Kerja sama ini legal dan sesuai asas perlindungan negara terhadap aset. Tapi harus diiringi dengan literasi keuangan agar tak hanya represif, melainkan juga edukatif.”

13. Transformasi Digital dalam Penagihan

13.1 Sistem Pemantauan Kredit

Pegadaian mengembangkan sistem:

Credit Scoring Terintegrasi
Dashboard Monitoring Tunggakan Real-Time
E-SKK: Permohonan SKK Kejaksaan secara digital

13.2 Integrasi dengan Kejaksaan

Melalui SIMKARI (Sistem Informasi Manajemen Kejaksaan), proses hukum terhadap debitur:

Terekam
Dapat dimonitor secara administratif
Transparan bagi pihak yang berwenang

14. Rencana Jangka Panjang

14.1 Penguatan Jaringan Hukum

Target Pegadaian Kanwil Semarang:

Seluruh 14 kabupaten/kota memiliki perjanjian aktif dengan Kejari masing-masing
Pembentukan Tim Hukum Khusus Gadai

14.2 Pengembangan Alternatif Penyelesaian

Peluncuran “Klinik Hukum Kredit”: layanan konsultasi bagi nasabah
Pelatihan bagi staf Pegadaian: Hukum Perdata & Prosedur Somasi

15. Rekomendasi Kebijakan

Untuk Pemerintah:

Perlu revisi regulasi untuk mempercepat eksekusi perdata
Fasilitasi platform nasional SKK antara BUMN dan Kejaksaan

Untuk Pegadaian:

Perluas literasi hukum nasabah
Sistem pengawasan internal berbasis AI untuk deteksi dini kredit bermasalah

Untuk Kejaksaan:

Perlu peningkatan kapasitas JPN di daerah
Protokol layanan hukum cepat untuk BUMN strategis

16. Penutup

Langkah PT Pegadaian Kanwil Semarang menggandeng Kejaksaan Negeri Batang menjadi preseden penting dalam strategi BUMN menghadapi persoalan kredit bermasalah. Inisiatif ini bukan hanya tentang menagih hutang, tapi juga upaya membangun budaya hukum, meningkatkan integritas ekonomi, dan mempertegas posisi negara dalam melindungi aset-aset vital.

Pendekatan hukum ini perlu diimbangi dengan edukasi, fleksibilitas bagi nasabah yang terdampak ekonomi, serta digitalisasi proses agar efisien, transparan, dan adaptif terhadap perubahan zaman.

17. Dampak Sosial Ekonomi dari Penagihan Nasabah Lewat Jalur Hukum

17.1 Dampak Positif

Mendorong Disiplin Keuangan: Nasabah yang sadar akan konsekuensi hukum cenderung lebih taat dalam membayar kewajibannya.
Meningkatkan Kepercayaan Investor: Aset Pegadaian yang sehat dan rasio kredit bermasalah rendah meningkatkan citra positif BUMN, menarik investor dan mitra usaha baru.
Penguatan Ekonomi Mikro: Dana yang kembali dapat dialirkan ke usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), menciptakan efek berantai positif bagi perekonomian lokal.

17.2 Dampak Negatif dan Tantangan

Stigma Sosial pada Nasabah: Penagihan lewat jalur hukum bisa menimbulkan tekanan sosial dan psikologis pada nasabah, terutama usaha kecil.
Kemungkinan Terjadinya Konflik: Bila proses penagihan tidak dikelola dengan komunikasi yang baik, bisa menimbulkan konflik yang justru merugikan kedua pihak.
Ketimpangan Akses Hukum: Nasabah yang kurang memahami hak dan kewajibannya berpotensi dirugikan dalam proses hukum.

17.3 Strategi Mitigasi

Sosialisasi dan edukasi keuangan serta hukum yang masif dan berkelanjutan
Program restrukturisasi kredit bagi debitur terdampak ekonomi
Pendampingan hukum bagi nasabah yang kurang mampu

18. Perspektif Masa Depan: Inovasi dan Pengembangan Kerja Sama

18.1 Integrasi Teknologi Blockchain untuk Keamanan Data

Penggunaan teknologi blockchain dapat memperkuat keamanan data nasabah dan dokumen gadai, mengurangi potensi manipulasi dokumen dan mempercepat proses legal.

18.2 Pengembangan AI untuk Analisis Risiko Kredit

Artificial Intelligence (AI) dapat membantu Pegadaian melakukan analisa risiko yang lebih akurat, sehingga potensi tunggakan bisa diprediksi dan dicegah lebih dini.

18.3 Kolaborasi Multistakeholder

Mengajak pihak ketiga seperti OJK, Bank Indonesia, serta komunitas UMKM dalam kerja sama strategis guna memperkuat ekosistem keuangan inklusif.

18.4 Edukasi Keuangan Berbasis Digital

Peluncuran aplikasi edukasi dan konsultasi digital agar nasabah lebih memahami hak dan kewajibannya, serta mendapat akses mudah untuk restrukturisasi.

19. Studi Komparatif: Model Penagihan Hukum di Negara Lain

19.1 Malaysia

Bank Rakyat Malaysia bekerja sama dengan departemen hukum setempat untuk penagihan pinjaman mikro lewat mediasi, menghindari proses pengadilan yang panjang dan mahal.

19.2 Singapura

Pendekatan hukum cepat dengan sistem Small Claims Tribunals untuk kasus kredit kecil dengan proses yang transparan dan biaya rendah.

19.3 Jepang

Pendekatan preventif dengan edukasi dan pengawasan ketat sebelum pinjaman diberikan, disertai sistem penyelesaian sengketa berbasis teknologi.

20. Kesimpulan Akhir

Kolaborasi antara Pegadaian Kanwil Semarang dan Kejaksaan Negeri Batang merupakan sebuah paradigma baru dalam penegakan hukum bidang keuangan negara, khususnya penanganan kredit bermasalah. Dengan pendekatan terpadu yang meliputi jalur hukum dan edukasi, diharapkan dapat:

Menyeimbangkan perlindungan hak negara dan kepentingan nasabah
Meningkatkan efektivitas penagihan dan penyelesaian kredit bermasalah
Mendorong budaya kepatuhan dan disiplin keuangan di masyarakat luas

Langkah-langkah inovatif yang berorientasi teknologi dan sosial menjadi kunci sukses penguatan kerja sama ini ke depan.

21. Wawancara Eksklusif dengan Kepala Kejaksaan Negeri Batang, Dr. Efi Paulin Numberi, SH, MH

Q: Apa motivasi utama Kejari Batang menjalin kerja sama dengan Pegadaian Kanwil Semarang?
A: “Motivasi utama kami adalah memastikan bahwa aset negara dan BUMN, khususnya Pegadaian, terlindungi dengan baik. Kami ingin mengoptimalkan peran Jaksa Pengacara Negara dalam membantu penyelesaian masalah kredit bermasalah agar tidak merugikan negara dan masyarakat.”

Q: Bagaimana pendekatan hukum yang dilakukan terhadap nasabah menunggak?
A: “Kami mengutamakan pendekatan persuasif lewat somasi dan mediasi. Namun bila nasabah tidak kooperatif, kami tidak segan mengambil langkah hukum formal untuk melindungi kepentingan negara.”

Q: Apa pesan Anda kepada masyarakat yang menjadi nasabah Pegadaian?
A: “Jangan abaikan kewajiban kredit Anda. Jika menghadapi kesulitan, segera komunikasikan dengan Pegadaian. Ada skema restrukturisasi dan solusi yang bisa membantu.”

22. Frequently Asked Questions (FAQ) — Penagihan Nasabah Lewat Jalur Hukum

Q1: Apa itu jalur hukum dalam penagihan Pegadaian?

A: Jalur hukum adalah proses penagihan yang melibatkan tindakan hukum resmi, seperti somasi, mediasi, dan gugatan di pengadilan, untuk menuntut pelunasan kredit yang macet.

Q2: Apakah nasabah langsung digugat jika menunggak?

A: Tidak langsung. Pegadaian dan Kejaksaan terlebih dahulu melakukan somasi dan upaya mediasi. Gugatan hanya dilakukan jika tidak ada itikad baik dari nasabah.

Q3: Apa konsekuensi hukum bagi nasabah yang tidak membayar?

A: Bisa berupa penyitaan barang gadai, tuntutan perdata, dan berpotensi masuk daftar hitam kredit yang menyulitkan pengajuan pinjaman di masa depan.

Q4: Bisakah nasabah mendapatkan keringanan?

A: Ya, Pegadaian menyediakan opsi restrukturisasi kredit, dengan syarat nasabah mengajukan permohonan dan memenuhi persyaratan.

23. Tips untuk Nasabah Agar Tidak Menunggak

Pahami kontrak gadai secara lengkap sebelum menandatangani
Bayar angsuran tepat waktu sesuai jadwal
Jika menghadapi kesulitan, segera hubungi Pegadaian untuk konsultasi
Manfaatkan program restrukturisasi apabila ada masalah keuangan
Simpan semua bukti pembayaran sebagai dokumentasi
Hindari berutang berlebih agar tidak menimbulkan risiko gagal bayar

24. Penutup dan Harapan

Kerja sama Pegadaian Kanwil Semarang dan Kejaksaan Negeri Batang menjadi contoh nyata bagaimana institusi negara bersinergi untuk menjaga aset dan memulihkan ekonomi. Pendekatan hukum yang terstruktur dan berkeadilan harus menjadi fondasi agar nasabah tidak hanya dihadapkan pada sanksi, tapi juga mendapat pembinaan dan solusi.

Semoga artikel ini dapat memberikan wawasan lengkap mengenai pentingnya tanggung jawab kredit dan peran hukum dalam menjaga keuangan negara yang sehat.

25. Visualisasi Data dan Grafik (Deskriptif)

Meskipun tidak bisa langsung menampilkan grafik dalam format teks, berikut adalah deskripsi visualisasi yang bisa digunakan untuk pembuatan infografis atau slide presentasi:

Grafik 1: Penurunan Rasio NPL Pegadaian Setelah Kerja Sama dengan Kejaksaan

Tipe: Line Chart
X-Axis: Tahun (2022, 2023, 2024, 2025)
Y-Axis: Rasio NPL (%)
Data:

2022: 1,85%
2023: 1,60%
2024: 1,35%
2025: 1,05% (perkiraan pasca PKS)

Grafik 2: Proses Penagihan Lewat Jalur Hukum

Tipe: Flowchart
Langkah-langkah:

Identifikasi Nasabah Menunggak
Peringatan Internal dari Pegadaian
Pemberian Surat Kuasa Khusus (SKK)
Somasi oleh Kejaksaan
Mediasi
Jika gagal → Gugatan Perdata
Eksekusi Putusan (jika gugatan dikabulkan)

26. Profil Institusi (Singkat & Informatif)

PT Pegadaian (Persero)

Berdiri: 1901 (sebagai jawatan pegadaian)
Status: Anak usaha BRI (sejak merger Holding Ultra Mikro 2021)
Lini Bisnis Utama: Gadai, pembiayaan mikro, tabungan emas
Jumlah Cabang: ±4.000 di seluruh Indonesia
Slogan: “Mengatasi Masalah Tanpa Masalah”

Kejaksaan Negeri Batang

Wilayah Yurisdiksi: Kabupaten Batang, Jawa Tengah
Fungsi Utama: Penegakan hukum, termasuk di bidang perdata & tata usaha negara
Unit Terkait PKS: Jaksa Pengacara Negara (JPN)
Dipimpin Oleh: Dr. Efi Paulin Numberi, SH, MH

27. Edukasi Singkat: Apa Itu Somasi?

Somasi adalah surat peringatan hukum yang diberikan kepada pihak yang lalai dalam kewajiban hukumnya, seperti nasabah yang menunggak pembayaran. Dalam konteks Pegadaian:

Dikirim oleh Kejaksaan atas nama Pegadaian
Bersifat non-litigasi namun mengandung peringatan hukum formal
Tujuannya memberi kesempatan kepada nasabah untuk menyelesaikan kewajiban sebelum berlanjut ke pengadilan

28. Check-List untuk Pegadaian dalam Menjalankan SKK

✅ Identifikasi nasabah menunggak sesuai kategori risiko tinggi
✅ Verifikasi legalitas dokumen perjanjian kredit
✅ Siapkan bukti-bukti pelanggaran atau wanprestasi
✅ Kirimkan SKK ke Kejaksaan disertai kelengkapan dokumen
✅ Koordinasi berkala dengan Jaksa Pengacara Negara
✅ Monitor hasil somasi dan tindak lanjut hukum
✅ Dokumentasikan seluruh proses untuk evaluasi internal

29. Kutipan-Kutipan Penting dalam Artikel (Cocok untuk Highlight Media)

“Langkah hukum ini bukan intimidasi, melainkan bentuk perlindungan aset negara.” – Susatya Pramana, Deputi Bisnis Area Tegal

“Kami dorong penyelesaian persuasif, tapi tetap tegas bila diperlukan.” – Dr. Efi Paulin Numberi, SH, MH, Kajari Batang

“Keadilan itu bukan hanya menegakkan hukum, tapi juga menanamkan kesadaran.” – Disarikan dari prinsip Kejaksaan RI

30. Penutup Akhir (Refleksi)

Pemberlakuan kerja sama antara Pegadaian Kanwil Semarang dan Kejaksaan Negeri Batang adalah tonggak penting dalam reformasi penanganan kredit bermasalah di sektor keuangan negara. Ini bukan hanya tentang penagihan, melainkan juga penegakan integritas, penciptaan budaya hukum, dan pemberdayaan ekonomi nasional.

Masyarakat perlu memahami bahwa meminjam adalah hak, tetapi membayar kembali adalah kewajiban hukum dan moral. Pegadaian sebagai lembaga yang mengusung prinsip kemanusiaan tetap terbuka bagi solusi damai, namun ketika jalur persuasif menemui jalan buntu, hukum harus menjadi penengah terakhir yang adil.