Pendahuluan
Kasus penyerangan terhadap jaksa merupakan peristiwa yang sangat serius, mengancam ketertiban dan proses penegakan hukum di Indonesia. Belakangan, polisi kembali menangkap seorang pelaku baru yang diduga terlibat dalam penyerangan tersebut, menambah daftar panjang masalah keamanan di lingkungan hukum.
Penyerangan terhadap aparat hukum, khususnya jaksa, tidak hanya berdampak pada korban secara pribadi, tetapi juga mengancam supremasi hukum dan rasa aman masyarakat dalam menjalankan roda peradilan. Artikel ini akan mengupas tuntas kejadian tersebut dari berbagai sudut pandang, termasuk kronologi kejadian, profil pelaku, proses hukum, serta dampak sosial dan hukum yang ditimbulkan.
1. Latar Belakang Kasus Penyerangan Jaksa
Penyerangan terhadap jaksa yang terjadi baru-baru ini menggegerkan masyarakat dan memunculkan pertanyaan serius terkait keamanan aparat penegak hukum di Indonesia. Dalam konteks ini, jaksa tidak hanya berfungsi sebagai penuntut umum dalam persidangan, tetapi juga sebagai penjaga keadilan.
Menurut laporan awal, penyerangan terjadi saat jaksa tengah menjalankan tugasnya terkait penanganan perkara tertentu yang melibatkan oknum berpengaruh. Hal ini menunjukkan adanya motif balas dendam atau upaya mengintimidasi aparat hukum untuk menggagalkan proses hukum.
2. Kronologi Penangkapan Pelaku Baru
a. Awal Penyerangan
Penyerangan pertama kali terjadi pada tanggal [tanggal kejadian], saat jaksa [nama jaksa] sedang berada di kantor Kejaksaan [lokasi]. Pelaku melakukan tindakan kekerasan secara tiba-tiba yang mengakibatkan luka serius pada korban.
b. Proses Penyidikan Awal
Setelah kejadian, polisi melakukan penyelidikan intensif dengan mengumpulkan bukti dan memeriksa saksi-saksi. Dari hasil penyidikan awal, ditemukan adanya beberapa pelaku yang terlibat, namun beberapa masih dalam status buron.
c. Penangkapan Pelaku Baru
Baru-baru ini, polisi berhasil menangkap satu lagi pelaku yang diduga berperan penting dalam penyerangan tersebut. Penangkapan ini dilakukan di sebuah daerah [sebutkan wilayah], berdasarkan informasi intelijen dan koordinasi antar satuan.
Pelaku yang kini diamankan memiliki peran sebagai [misalnya: eksekutor, perencana, atau penghubung]. Polisi memastikan bahwa penangkapan ini akan membuka lebih banyak fakta terkait jaringan pelaku penyerangan.
3. Profil Pelaku dan Modus Operandi
a. Identitas Pelaku
Pelaku yang ditangkap berinisial [inisial pelaku], berusia [umur] tahun, dengan latar belakang [pekerjaan atau riwayat kriminal jika ada]. Berdasarkan pemeriksaan, pelaku diketahui memiliki keterkaitan dengan kelompok tertentu yang selama ini dikenal memiliki motif melawan hukum.
b. Modus Operandi Penyerangan
Penyerangan dilakukan dengan cara [misalnya: menggunakan senjata tajam, benda keras, atau alat lainnya]. Pelaku melancarkan aksinya secara tiba-tiba dan terorganisir, dengan tujuan melukai jaksa sehingga proses hukum dapat terganggu.
Polisi menduga adanya perencanaan matang dan dukungan dari pihak-pihak lain yang berkepentingan. Ini menjadi salah satu alasan kenapa penangkapan pelaku ini sangat krusial.
4. Dampak Penyerangan terhadap Jaksa dan Sistem Peradilan
a. Dampak pada Korban
Jaksa yang diserang mengalami luka-luka yang memerlukan perawatan intensif. Selain fisik, korban juga menghadapi trauma psikologis yang berat akibat kejadian tersebut.
b. Dampak Terhadap Proses Hukum
Penyerangan ini mengganggu jalannya proses hukum, terutama pada perkara yang sedang ditangani oleh jaksa tersebut. Rasa takut dan ancaman bisa membuat aparat lain enggan untuk menangani kasus serupa dengan serius.
c. Dampak Sosial dan Keamanan
Peristiwa ini memunculkan kekhawatiran di kalangan masyarakat dan aparat penegak hukum. Rasa aman menjadi terancam, dan hal ini bisa melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi hukum.
5. Proses Penegakan Hukum dan Tindak Lanjut
a. Penyelidikan dan Pemeriksaan Pelaku
Setelah penangkapan, pelaku menjalani pemeriksaan intensif untuk mengungkap semua fakta, termasuk kemungkinan keterlibatan pelaku lain dalam jaringan penyerangan ini.
b. Penetapan Status Hukum
Pelaku resmi ditetapkan sebagai tersangka dengan dugaan tindak pidana kekerasan terhadap aparat penegak hukum, dan akan menghadapi proses persidangan sesuai hukum yang berlaku.
c. Langkah Pencegahan Selanjutnya
Polisi dan Kejaksaan bekerjasama meningkatkan pengamanan dan melakukan edukasi agar insiden serupa tidak terulang. Penguatan pengawasan dan proteksi terhadap aparat hukum menjadi prioritas.
6. Reaksi dari Berbagai Pihak
a. Pernyataan Kepolisian
Kapolri dan Kepala Kepolisian Daerah [nama wilayah] memberikan jaminan akan menindak tegas semua pelaku yang melakukan kekerasan terhadap aparat hukum.
b. Dukungan dari Organisasi Advokat dan Jaksa
Banyak organisasi advokat dan kejaksaan menyatakan solidaritas dan meminta agar aparat keamanan memberikan perlindungan maksimal kepada jaksa dan penegak hukum lainnya.
c. Respon Masyarakat
Masyarakat umumnya mengutuk keras tindakan kekerasan tersebut dan berharap aparat hukum dapat bekerja secara optimal untuk menjaga keamanan dan keadilan.
7. Analisis: Penyebab dan Implikasi Jangka Panjang
a. Faktor Penyebab
- Motivasi Balas Dendam: Penyerangan biasanya didasari oleh upaya menghalang-halangi proses hukum yang merugikan pihak tertentu.
- Lemahnya Sistem Keamanan: Kurangnya pengamanan memadai pada kantor dan aparat menjadi celah bagi pelaku.
- Budaya Kekerasan: Perilaku kekerasan sebagai solusi masalah masih terjadi di berbagai kalangan.
b. Implikasi Jangka Panjang
- Penurunan Kualitas Penegakan Hukum: Jika aparat merasa terancam, mereka mungkin kurang maksimal dalam menjalankan tugas.
- Gangguan Stabilitas Hukum dan Sosial: Kejadian ini dapat merusak kepercayaan masyarakat pada sistem peradilan.
- Kebutuhan Reformasi Keamanan: Mendorong pembaruan protokol keamanan untuk aparat penegak hukum.
8. Upaya Penanganan dan Reformasi Keamanan Aparat Hukum
a. Penguatan Sistem Pengamanan
- Penambahan personel keamanan di lingkungan kejaksaan.
- Pemasangan kamera pengawas dan detektor logam.
b. Pelatihan dan Penguatan Mental Aparat
- Pelatihan menghadapi ancaman dan situasi kritis.
- Pendampingan psikologis bagi aparat yang menjadi korban.
c. Kolaborasi Antar Institusi
- Koordinasi antara kepolisian, kejaksaan, dan lembaga terkait lainnya.
- Pengembangan sistem pengaduan dan perlindungan pelapor.
9. Studi Kasus Serupa dan Pembelajaran
Beberapa kasus serangan terhadap aparat hukum pernah terjadi di berbagai daerah, yang dapat dijadikan pelajaran penting, misalnya:
- Kasus penyerangan hakim di [lokasi], yang akhirnya memicu penguatan pengamanan di pengadilan.
- Penyerangan terhadap penyidik KPK yang meningkatkan kerjasama antar lembaga penegak hukum.
Pelajaran dari kasus-kasus ini menegaskan pentingnya pengamanan dan perlindungan aparat dalam menjaga supremasi hukum.
10. Kesimpulan
Penangkapan seorang pelaku lagi dalam kasus penyerangan jaksa menunjukkan keseriusan aparat penegak hukum dalam menindak tindak kekerasan yang mengancam keamanan dan kelangsungan proses peradilan. Namun, kejadian ini juga menjadi alarm bahwa perlindungan terhadap aparat hukum harus terus ditingkatkan secara sistematis.
Penegakan hukum yang tegas, edukasi masyarakat, dan reformasi keamanan menjadi kunci dalam menjaga ketertiban dan keadilan di negara ini. Solidaritas dari seluruh elemen masyarakat juga sangat diperlukan agar aparat hukum dapat bekerja dengan optimal tanpa rasa takut.
11. Peran Teknologi dalam Mendukung Keamanan Aparat Hukum
Dalam era digital saat ini, teknologi memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pengamanan terhadap aparat hukum, termasuk jaksa. Berikut beberapa inovasi teknologi yang dapat dan sudah mulai diterapkan:
a. Sistem Pengawasan Cerdas (CCTV dan AI)
Pemasangan CCTV dengan teknologi kecerdasan buatan (AI) yang mampu mengenali perilaku mencurigakan dan mengirimkan alarm secara otomatis dapat mempercepat respons keamanan.
b. Aplikasi Pelaporan dan Proteksi Real-Time
Pengembangan aplikasi yang memungkinkan aparat hukum melaporkan kondisi darurat secara langsung ke pusat keamanan dan mendapatkan bantuan cepat.
c. Pelacak GPS dan Sistem Komunikasi Aman
Perangkat GPS dan sistem komunikasi yang terenkripsi membantu aparat hukum melacak posisi rekan kerja mereka dan berkoordinasi secara aman saat menjalankan tugas.
12. Perspektif Psikologis Pelaku Penyerangan dan Dampaknya
Memahami latar belakang psikologis pelaku bisa memberikan gambaran tentang penyebab perilaku kekerasan yang mereka lakukan.
a. Profil Psikologis Umum Pelaku Kekerasan
Pelaku cenderung memiliki tingkat impulsivitas tinggi, kurang kontrol diri, serta motivasi kuat untuk melampiaskan amarah atau membalas dendam. Beberapa pelaku juga terpengaruh oleh lingkungan sosial yang keras dan kurangnya pendidikan nilai-nilai hukum.
b. Dampak Penyerangan bagi Aparat Hukum
Selain luka fisik, aparat yang menjadi korban dapat mengalami trauma psikologis, stres berkepanjangan, dan bahkan gangguan kesehatan mental seperti PTSD (Post-Traumatic Stress Disorder).
c. Pentingnya Dukungan Psikologis
Memberikan pendampingan psikologis kepada korban sangat penting agar mereka dapat pulih dan tetap produktif dalam menjalankan tugasnya.
13. Peran Media dalam Menangani Kasus Kekerasan Terhadap Aparat
Media mempunyai peran strategis dalam:
- Menyampaikan informasi akurat dan transparan kepada publik tentang kasus ini.
- Mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menghormati aparat hukum.
- Menghindari pemberitaan yang memprovokasi atau memicu kekerasan.
Liputan yang berimbang dan mendalam akan membantu meningkatkan kesadaran dan dukungan masyarakat terhadap upaya penegakan hukum.
14. Pengalaman Internasional dalam Menghadapi Kekerasan Terhadap Aparat Hukum
Negara-negara lain juga pernah menghadapi ancaman serupa terhadap aparat hukum dan memiliki berbagai solusi yang bisa dipelajari:
- Amerika Serikat menerapkan perlindungan ekstra bagi aparat di lapangan, termasuk penggunaan rompi anti peluru dan pelatihan khusus menghadapi ancaman.
- Jerman mengoptimalkan koordinasi antara kepolisian dan sistem pengadilan dengan penggunaan teknologi tinggi untuk memantau potensi ancaman.
- Australia melakukan kampanye sosial besar-besaran untuk meningkatkan penghormatan terhadap aparat hukum sebagai pilar demokrasi.
15. Strategi Membangun Budaya Anti-Kekerasan dalam Penegakan Hukum
Pencegahan jangka panjang kekerasan terhadap aparat harus dibangun melalui pendekatan budaya dan edukasi:
- Pendidikan Hukum sejak Dini: Menanamkan nilai-nilai hukum dan disiplin sejak sekolah dasar.
- Kampanye Nasional Anti-Kekerasan: Melibatkan tokoh masyarakat, agama, dan selebritas untuk menyuarakan pesan damai dan menghormati hukum.
- Penguatan Lembaga dan Sanksi Tegas: Memberikan efek jera bagi pelaku kekerasan.
16. Dukungan dari Organisasi Masyarakat Sipil dan Lembaga HAM
Organisasi masyarakat sipil dan lembaga HAM dapat memberikan kontribusi penting dalam mengawasi proses hukum, memberikan bantuan hukum kepada korban, serta mendesak pemerintah agar memperkuat perlindungan terhadap aparat.
17. Harapan dan Tantangan ke Depan
Penangkapan pelaku baru adalah bukti kemajuan penegakan hukum, namun tantangan masih sangat besar:
- Meningkatkan pengamanan tanpa menghambat tugas penegakan hukum.
- Mengelola risiko psikologis bagi aparat.
- Memastikan keadilan tanpa kompromi terhadap pelaku kekerasan.
18. Penutup Lengkap
Kasus penyerangan terhadap jaksa dan penangkapan pelaku baru ini membuka mata kita tentang kompleksitas masalah keamanan aparat hukum. Solusi efektif membutuhkan sinergi antara teknologi, pendidikan, penegakan hukum, dan dukungan masyarakat.
Kita berharap ke depan aparat hukum dapat menjalankan tugas dengan aman dan penuh percaya diri, serta masyarakat semakin menghormati proses hukum sebagai fondasi keadilan dan demokrasi.
19. Data Statistik Kekerasan Terhadap Aparat Penegak Hukum di Indonesia
Menurut data dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), sepanjang lima tahun terakhir terdapat tren peningkatan kasus kekerasan terhadap aparat penegak hukum, antara lain:
- Kasus Kekerasan Fisik: Rata-rata terdapat 20-30 insiden per tahun yang melibatkan kekerasan fisik terhadap jaksa, hakim, dan polisi.
- Ancaman dan Intimidasi: Jumlah laporan ancaman verbal dan intimidasi meningkat 40% selama tiga tahun terakhir.
- Keterlibatan Kelompok Terorganisir: Sekitar 25% dari kasus terkait kelompok terorganisir yang mencoba menghalangi proses hukum.
Data ini mengindikasikan perlunya perhatian serius dan tindakan konkret dalam pengamanan aparat dan reformasi sistem hukum.
20. Dinamika Sosial yang Memicu Kekerasan terhadap Aparat
Beberapa faktor sosial yang memicu tindak kekerasan terhadap aparat penegak hukum antara lain:
- Ketimpangan Sosial dan Ekonomi
Ketidakadilan dan kesenjangan sosial seringkali memicu ketidakpuasan masyarakat, yang bisa meledak menjadi aksi kekerasan ketika aparat dianggap sebagai simbol penindasan. - Budaya Kekerasan dan Penyelesaian Masalah di Luar Hukum
Di beberapa komunitas, penyelesaian masalah dengan cara kekerasan masih dipandang sebagai solusi cepat dan efektif, meskipun ilegal. - Kurangnya Kepercayaan Terhadap Sistem Hukum
Rendahnya kepercayaan masyarakat pada institusi hukum memicu resistensi dan perlawanan saat aparat menjalankan tugas.
21. Program Pemerintah dan Inisiatif untuk Melindungi Aparat Hukum
Pemerintah Indonesia telah meluncurkan beberapa program untuk memperkuat keamanan aparat penegak hukum, antara lain:
a. Program Penguatan Keamanan Internal Kejaksaan
Meningkatkan sistem pengamanan gedung kejaksaan, termasuk pemasangan alat deteksi logam, CCTV, dan patroli keamanan.
b. Pelatihan Penanganan Konflik dan Krisis
Menyelenggarakan pelatihan bagi jaksa dan aparat terkait cara menghadapi situasi berbahaya dan ancaman kekerasan.
c. Layanan Psikologis dan Kesehatan Mental
Membuka akses konseling dan dukungan psikologis untuk aparat yang menjadi korban kekerasan.
d. Kerjasama dengan Organisasi Internasional
Melibatkan badan-badan internasional dalam pelatihan, pendampingan, dan pengembangan protokol keamanan.
22. Kisah Inspiratif: Aparat yang Tetap Teguh di Tengah Ancaman
Di tengah ancaman yang semakin nyata, banyak aparat penegak hukum yang tetap berkomitmen menjalankan tugas dengan profesionalisme tinggi.
Salah satunya adalah kisah Jaksa [nama fiktif], yang walau pernah menjadi korban kekerasan, tetap gigih menuntaskan kasus korupsi besar yang melibatkan pejabat tinggi. Semangat dan keberaniannya menjadi inspirasi bagi rekan-rekan dan masyarakat luas.
23. Rekomendasi untuk Masyarakat dan Pemerintah
- Masyarakat: Tingkatkan kesadaran hukum dan hindari kekerasan sebagai solusi. Dukung aparat dalam menjalankan tugas demi keadilan.
- Pemerintah: Perkuat protokol keamanan dan penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan dengan sanksi tegas.
- Lembaga Pendidikan: Masukkan pendidikan anti-kekerasan dan hukum dalam kurikulum sejak dini.
- Media: Jalankan peran edukasi dan penyebaran informasi yang membangun.
24. Penutup Akhir
Penangkapan pelaku baru penyerangan jaksa membuka kembali perhatian kita pada isu kritis pengamanan aparat penegak hukum. Upaya bersama dan berkelanjutan dari semua elemen bangsa adalah kunci agar penegakan hukum berjalan efektif tanpa hambatan dan ancaman.
Mari kita jaga agar hukum menjadi perisai yang kuat bagi keadilan dan keamanan, bukan sebaliknya menjadi alat yang mudah diintimidasi oleh kekerasan.
25. Dampak Sosial dan Politik dari Penyerangan Terhadap Aparat Hukum
Penyerangan terhadap jaksa bukan hanya peristiwa kriminal biasa, melainkan memiliki implikasi sosial dan politik yang cukup besar.
a. Erosi Kepercayaan Publik pada Penegakan Hukum
Ketika aparat hukum menjadi sasaran kekerasan, masyarakat bisa mulai kehilangan kepercayaan terhadap kemampuan negara dalam menjaga keadilan. Hal ini berpotensi memicu ketidakstabilan sosial dan memperlemah demokrasi.
b. Pengaruh Terhadap Kebijakan Hukum dan Keamanan
Insiden ini seringkali mendorong pemerintah dan legislatif untuk mengeluarkan kebijakan pengamanan yang lebih ketat, bahkan terkadang kontroversial, yang dapat berdampak pada hak asasi dan kebebasan sipil.
c. Polarisasi Politik dan Ketegangan Antar Kelompok
Penyerangan yang terkait dengan motif balas dendam atau politis bisa memicu ketegangan dan polarisasi di masyarakat, terutama jika pelaku dan korban berasal dari kelompok yang berbeda.
26. Contoh Kasus Internasional yang Serupa dan Solusinya
a. Penyerangan Terhadap Aparat di Amerika Latin
Negara-negara di Amerika Latin sering menghadapi kekerasan terhadap aparat hukum akibat tingginya tingkat kriminalitas dan korupsi. Mereka mengimplementasikan program perlindungan intensif dan reformasi sistem peradilan untuk mengatasi hal ini.
b. Reformasi Keamanan di Eropa Timur
Beberapa negara Eropa Timur melakukan pendekatan holistik dengan memperkuat kerjasama antar lembaga penegak hukum dan membangun kepercayaan masyarakat lewat transparansi dan akuntabilitas.
c. Program Pendidikan dan Kesadaran di Asia Tenggara
Negara-negara tetangga Indonesia seperti Malaysia dan Singapura mengedepankan pendidikan hukum dan kampanye anti-kekerasan yang terintegrasi dengan sistem sosial mereka, memberikan contoh yang bisa dipelajari.
27. Refleksi dan Harapan: Menuju Sistem Hukum yang Lebih Aman dan Berkeadilan
Kasus penyerangan terhadap jaksa dan penangkapan pelaku baru ini menjadi cermin penting untuk introspeksi sistem hukum Indonesia.
- Pentingnya membangun lingkungan kerja yang aman bagi aparat penegak hukum.
- Meningkatkan sinergi antar lembaga untuk pencegahan dan penindakan yang lebih efektif.
- Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya penghormatan terhadap hukum dan aparatnya.
Harapan besar terletak pada komitmen bersama untuk menjadikan hukum sebagai benteng keadilan dan keamanan, bukan sebagai ladang ancaman dan ketakutan.
28. Kesimpulan Akhir
Penangkapan pelaku baru dalam kasus penyerangan jaksa menunjukkan bahwa aparat penegak hukum tidak tinggal diam dalam menghadapi ancaman kekerasan. Namun, ini juga mengingatkan bahwa ancaman terhadap aparat masih nyata dan memerlukan perhatian serius dari seluruh elemen bangsa.
Melalui penguatan sistem keamanan, edukasi masyarakat, dan reformasi menyeluruh, Indonesia dapat membangun sistem hukum yang kuat, aman, dan dipercaya oleh semua lapisan masyarakat.
29. Peran Lembaga Pendidikan Hukum dalam Mencegah Kekerasan Terhadap Aparat
Lembaga pendidikan hukum memiliki posisi strategis dalam membentuk budaya hukum yang kuat dan mengurangi kekerasan terhadap aparat melalui beberapa pendekatan:
a. Kurikulum Pendidikan Hukum Berbasis Nilai
Memasukkan pendidikan etika, HAM, dan nilai-nilai penghormatan terhadap aparat penegak hukum sejak jenjang pendidikan tinggi, terutama fakultas hukum dan ilmu sosial.
b. Pelatihan Soft Skills dan Manajemen Konflik
Memberikan pelatihan bagi mahasiswa hukum tentang bagaimana menangani konflik secara damai dan profesional, serta pemahaman mendalam tentang fungsi sosial aparat hukum.
c. Kegiatan Pengabdian Masyarakat
Melibatkan mahasiswa hukum dalam program penyuluhan hukum kepada masyarakat, meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai peran dan perlunya menghormati aparat penegak hukum.
30. Keterlibatan Komunitas dan Organisasi Masyarakat Sipil
Partisipasi aktif masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif dan menghormati hukum:
a. Forum Diskusi dan Dialog Terbuka
Menyelenggarakan forum komunitas yang menghubungkan aparat penegak hukum dengan masyarakat untuk membangun kepercayaan dan saling pengertian.
b. Kampanye Sosialisasi Anti Kekerasan
Kolaborasi antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan media untuk menyebarkan pesan anti-kekerasan secara massif dan sistematis.
c. Pelaporan dan Perlindungan Pelapor
Mengembangkan sistem pelaporan yang aman dan terpercaya bagi masyarakat untuk melaporkan tindakan kekerasan atau intimidasi yang dialami aparat tanpa rasa takut.
31. Perspektif Korban dan Keluarga: Kisah yang Sering Terabaikan
Setiap insiden kekerasan meninggalkan dampak mendalam bukan hanya bagi aparat, tapi juga keluarga mereka:
a. Beban Psikologis dan Sosial Korban
Jaksa dan aparat yang diserang sering menghadapi trauma berat dan tekanan sosial yang mengganggu kehidupan pribadi dan profesional mereka.
b. Dukungan Keluarga dan Lingkungan
Keluarga korban memainkan peran penting dalam proses pemulihan psikologis dan moral aparat hukum yang menjadi sasaran kekerasan.
c. Perlunya Program Khusus untuk Korban
Pemerintah dan lembaga terkait perlu menyediakan program rehabilitasi dan bantuan hukum bagi aparat dan keluarga yang terdampak.
32. Kebijakan dan Rekomendasi Tambahan
a. Penguatan Perlindungan Hukum
Perlu adanya regulasi yang lebih tegas dengan ancaman hukuman berat bagi pelaku kekerasan terhadap aparat hukum, termasuk tindakan preventif.
b. Transparansi dan Akuntabilitas Penegakan Hukum
Pengawasan ketat agar proses hukum yang melibatkan aparat terlindungi dari intimidasi dan intervensi.
c. Peningkatan Anggaran Keamanan
Alokasi anggaran lebih besar untuk pengamanan fisik dan mental aparat penegak hukum serta pengembangan teknologi pengamanan.
baca juga : Kasus Ijazah, Jokowi Tanggapi Rencana Roy Suryo Lapor Kompolnas
